Komentar |
| Presiden Prabowo Subianto |
Jakarta - Presiden Prabowo Subianto berencana untuk menghapus utang 6 juta petani dan nelayan kepada bank. Ia akan segera menerbitkan peraturan presiden (Perpres) untuk pemutihan utang ini pada pekan depan.
Pernyataan ini disampaikan oleh Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo. Menurutnya, utang-utang tersebut menghambat nelayan untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan.
"Diperkirakan minggu depan Pak Prabowo akan menandatangani suatu perpres untuk pemutihan. Saat ini sedang disiapkan oleh Pak Supratman (Supratman Andi Agtas), menteri hukum, sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya dalam sebuah dialog di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).
"Saya berharap minggu depan beliau (Prabowo) bisa menandatangani perpres pemutihan. Ini akan memberikan kehidupan baru bagi sekitar 5 hingga 6 juta orang beserta keluarga mereka, dan mereka akan memiliki hak untuk mengajukan pinjaman kembali ke bank. SLIK mereka di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak akan ditutup," tambahnya.
Hashim menjelaskan bahwa utang petani dan nelayan kepada bank berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta. Utang ini muncul pada masa krisis moneter 1998, krisis ekonomi 2008, dan lainnya.
"Sebagian besar utang ini sebenarnya sudah dihapusbukukan dan diganti oleh asuransi bank, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus. Akibatnya, 6 juta petani dan nelayan ini tidak dapat mengakses kredit," jelas Hashim.
"Jadi, mereka terpaksa meminjam dari rentenir dan pinjaman online. Saya baru mengetahui tentang pinjaman online enam bulan yang lalu. Meskipun saya seorang konglomerat dan tidak memerlukan pinjaman, kami tetap memiliki kepedulian. Ketika mendengar hal ini, saya sangat terkejut. Saya sampaikan kepada Prabowo bahwa ini perlu diubah. Hal ini diketahui tahun lalu (2023), dan Prabowo setuju untuk menghapusnya," lanjutnya.
Penghapusan utang ini juga dilakukan berdasarkan konsultasi Prabowo dengan tim ekonominya. Hashim menegaskan bahwa pemutihan ini tidak akan merusak ekosistem perbankan di Indonesia.(des*)