Komentar
 |
| . |
Sawahlunto, fajarsumbar.com - Meskipun cuaca terik, ratusan warga dari berbagai jorong tetap antusias menghadiri reses Anggota DPRD Sumbar, H. Zuldafri Darma, yang diadakan selama sepekan dari 24 hingga 31 Oktober 2024.
Reses perorangan ini berlangsung di daerah pemilihan (Dapil) VI, mencakup Sijunjung, Sawahlunto, Dharmasraya, Tanah Datar, dan Padang Panjang, dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat setempat.
Banyak aspirasi yang disampaikan oleh warga, dengan fokus utama pada masalah pelebaran jalan dan sektor pertanian. Salah satu warga mengungkapkan, kondisi jalan saat ini sangat sempit, menyebabkan kesulitan saat dua mobil berpapasan. “Jalan itu sekarang sangat sempit. Jika dua mobil berpapasan, pasti susah. Tiap pagi di hari kerja selalu macet,” ujarnya.
Tak hanya itu, beberapa warga juga menyuarakan keprihatinan mereka terkait iuran BPJS gratis. Mereka merasa beban iuran bulanan cukup berat, terutama bagi keluarga besar dengan banyak anak.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Zuldafri Darma mencatat setiap masukan untuk ditindaklanjuti. Ia menjelaskan bahwa untuk masalah pelebaran jalan, ia akan memeriksa status jalan tersebut terlebih dahulu, karena status jalan memengaruhi proses pembangunan. “Ada jalan kota, jalan provinsi, dan jalan negara. Jalan itu jelas bukan jalan negara. Namun, kami akan pastikan statusnya. Jika itu jalan provinsi, kami akan segera menindaklanjutinya. Namun, jika jalan kota, kami akan berkoordinasi dengan pemerintah kota,” jelasnya.
Mengenai bantuan modal usaha, Zuldafri menambahkan bahwa pemerintah provinsi memiliki program serupa dan ia berjanji akan memperjuangkan penyaluran bantuan tersebut untuk warga Padang Sarai. “Program ini biasanya bersifat kelompok, jadi tidak bisa langsung untuk semua orang. Penyalurannya akan dicicil dalam beberapa tahun,” tuturnya.
Soal BPJS gratis, Zuldafri mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memperjuangkan penghapusan iuran bagi masyarakat yang membutuhkan, terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Ia mengingatkan bahwa meskipun ada warga yang dibebaskan dari iuran BPJS melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), tidak semua orang mudah untuk masuk ke dalam DTKS. “Kami mengimbau warga untuk aktif melengkapi persyaratan administrasi untuk program pemerintah, termasuk untuk bantuan modal usaha,” pungkasnya. (Ab)