Kementerian ATR/BPN Gelar Talkshow Tata Ruang Bahas Isu Strategis

AdSense New

Kementerian ATR/BPN Gelar Talkshow Tata Ruang Bahas Isu Strategis

Jumat, 08 November 2024
.


Jakarta, fajarsumbar.com – Sebagai bagian dari rangkaian Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengadakan Talkshow Tata Ruang di Aula Prona, Kementerian ATR/BPN, Jumat (08/11/2024). Kegiatan ini menjadi momen penting untuk membahas tantangan dan peluang dalam tata ruang nasional.


Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam sambutannya, menyoroti dua isu strategis: One Map Policy dan One Spatial Planning Policy. Menurutnya, kedua kebijakan ini perlu segera diselesaikan sebagai solusi atas permasalahan tata ruang yang berdampak pada pertumbuhan investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.


“Ini menjadi salah satu isu yang harus diangkat supaya negara hadir untuk memberikan solusi kepada rakyat. Dunia usaha, sebagai bagian dari rakyat, tidak boleh kita gantung nasibnya. Kita tuntaskan isu ini bersama,” ujar Nusron Wahid.


Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menyelesaikan permasalahan tata ruang. Kebijakan tata ruang yang terintegrasi, menurutnya, akan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam menarik investasi.


Talkshow ini mengusung tema "One Spatial Planning Policy, Kunci Sukses Pembangunan Nasional Berkelanjutan". Tema tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjadikan kebijakan tata ruang sebagai landasan pembangunan nasional yang efisien dan berorientasi masa depan.


Peserta yang hadir terdiri dari berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, praktisi tata ruang, dan pelaku usaha. Diskusi dalam talkshow ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konkret untuk mempercepat implementasi kebijakan tata ruang nasional.


Melalui talkshow ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmen kuat untuk menghadirkan solusi tata ruang yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan One Map Policy dan One Spatial Planning Policy diharapkan menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan lintas sektor dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (*)