Menteri ATR/BPN Temui Kapolri, Bahas Sinergi Berantas Mafia Tanah -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Menteri ATR/BPN Temui Kapolri, Bahas Sinergi Berantas Mafia Tanah

Jumat, 08 November 2024

 

.


Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, bersama Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, melakukan kunjungan kerja ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/11/2024).


Kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi dengan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam upaya memberantas mafia tanah di Indonesia.


Menteri Nusron menyampaikan bahwa keberadaan mafia tanah menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan pelaksanaan hukum berjalan dengan baik.


“Kami membutuhkan dukungan hukum dan pengamanan dari Polri, terutama dalam melaksanakan eksekusi pemberantasan mafia tanah,” ujar Menteri Nusron setelah pertemuan.


Lebih lanjut, Nusron menegaskan bahwa kolaborasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi para investor. Ia berharap dengan langkah ini, para pelaku usaha merasa aman untuk berinvestasi dan menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia tanpa gangguan dari praktik mafia tanah.


“Ini langkah strategis untuk menciptakan iklim investasi yang nyaman dan kondusif. Kami ingin memastikan Indonesia menjadi tempat yang aman bagi para investor untuk berusaha tanpa terganggu oleh ulah mafia tanah,” tambahnya.


Pertemuan ini menandai komitmen bersama kedua lembaga dalam memberantas praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi ini juga diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pertanahan yang lebih transparan dan akuntabel.


Dengan penguatan koordinasi ini, pemerintah optimis dapat mengurangi kasus mafia tanah yang selama ini meresahkan dan menciptakan ketidakpastian di sektor pertanahan. Upaya ini sejalan dengan visi pembangunan berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. (*)