Komentar
 |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Acara ini mengusung tema “Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju” dan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/12/2024).
Nusron hadir dalam pembukaan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Acara ini turut dihadiri Ketua KPK Nawawi Pomolango serta sejumlah menteri dan kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih.
Salah satu sorotan acara adalah pemberian penghargaan atas keberhasilan pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola aset. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, bersama pimpinan KPK, Johanis Tanak, memberikan apresiasi kepada sejumlah kantor wilayah BPN di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Untuk kategori tingkat provinsi, penghargaan diraih oleh Kanwil BPN Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatra Utara atas pencapaian dalam pengamanan aset daerah melalui sertifikasi. Hal ini menjadi wujud komitmen bersama untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara.
Di tingkat kota, penghargaan diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Kota Baubau, dan Jakarta Utara. Ketiga wilayah ini dinilai berhasil memprioritaskan langkah strategis dalam sertifikasi aset daerah yang memberikan dampak signifikan.
Adapun kategori tingkat kabupaten, penghargaan diterima oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tegal, Sukoharjo, dan Jombang. Upaya pengamanan aset di wilayah-wilayah tersebut dinilai mampu mendukung optimalisasi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah.
Hakordia 2024 menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait dalam mendorong Indonesia bebas dari praktik korupsi. Nusron Wahid menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan ATR/BPN akan terus sejalan dengan visi pemberantasan korupsi demi mewujudkan tata kelola yang baik di sektor pertanahan.(*)