Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan komitmennya untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah melalui kebijakan penyediaan tanah. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program nasional di sektor perumahan.
Dalam keterangannya, Nusron menyebutkan bahwa terdapat sekitar 79 ribu hektare tanah yang terindikasi telantar yang akan dialokasikan untuk permukiman. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memanfaatkan tanah yang tidak produktif untuk kebutuhan masyarakat luas.
“Potensi tanah telantar itu sebanyak 1,3 juta hektare. Ini berasal dari tanah Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengelolaan (HPL) yang telah habis masa berlakunya. Dari jumlah itu, seluas 854.662 hektare sudah terindikasi telantar, dan ini harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Nusron saat menjadi pembicara kunci dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estat Indonesia (REI) di The Trans Luxury Hotel, Kota Bandung, Kamis (5/12/2024).
Ia menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan redistribusi tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Upaya ini tidak hanya untuk mendukung program perumahan nasional tetapi juga sebagai langkah pemerataan ekonomi bagi masyarakat kurang mampu.
Program redistribusi tanah ini, lanjut Nusron, memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya. Nusron juga meminta pengembang perumahan untuk aktif berkontribusi dalam merealisasikan target tiga juta rumah tersebut.
“Kami mendorong semua pihak, termasuk pengembang, untuk memanfaatkan kebijakan ini. Penyediaan tanah yang terjangkau akan membantu pengembang menekan biaya pembangunan dan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Nusron.
Rakernas REI sendiri menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri properti. Nusron berharap forum ini dapat menghasilkan solusi konkret dalam mendukung program perumahan nasional yang menjadi prioritas pemerintah.
Dengan langkah ini, Nusron Wahid optimistis bahwa penyediaan tiga juta rumah bukan hanya sekadar target, melainkan sebuah kebutuhan yang dapat direalisasikan untuk memenuhi hak dasar masyarakat akan tempat tinggal yang layak.(*)