Komentar
 |
| Mohammed Al Bashir akan ditunjuk sebagai perdana menteri Suriah di masa transisi |
Damaskus - Kelompok oposisi bersenjata Suriah berencana untuk memilih Mohammed Al Bashir sebagai perdana menteri dalam pemerintahan transisi, menurut laporan Al Jazeera pada Senin (9/12/2024).
Tugas utama Al Bashir adalah membentuk pemerintahan yang akan memimpin Suriah memasuki era baru setelah runtuhnya rezim keluarga Assad yang telah berkuasa selama lebih dari lima dekade.
Al Bashir lahir di Provinsi Idlib pada tahun 1983. Pada Januari 2024, ia diangkat menjadi kepala pemerintahan Idlib yang dikenal dengan nama Syrian Salvation Government (SSG). Saat itu, kelompok oposisi bersenjata hanya menguasai wilayah Idlib.
Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Urusan Kemanusiaan SSG dari tahun 2022 hingga 2023.
Al Bashir memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknik, syariah, dan hukum. Selain itu, ia juga pernah bekerja di sebuah perusahaan minyak.
Sementara itu, Perdana Menteri Suriah yang saat ini menjabat, Mohammad Ghazi Al Jalali, menegaskan bahwa sebagian besar pegawai negeri masih melanjutkan tugas mereka, termasuk para menteri. Ia dan 18 menteri lainnya memutuskan untuk tetap berada di Damaskus untuk melanjutkan pekerjaan mereka sambil berkoordinasi dengan kelompok oposisi yang dipimpin oleh Hayat Tahrir Al Sham (HTS).
"Pemerintah Suriah tetap menjalankan tugasnya, mayoritas menteri masih di posisi mereka dan siap bekerja demi kepentingan rakyat Suriah, meskipun mempertimbangkan masa depan pribadi mereka," ujar Al Jalali.
Ia juga menambahkan bahwa Suriah perlu merumuskan kembali pembentukan tentara nasional baru, karena angkatan bersenjata yang ada saat ini sudah tidak dapat diandalkan.
Moral tentara nasional Suriah, lanjut Al Jalali, kini dalam kondisi terpuruk dan kehilangan motivasi untuk berperang. Rehabilitasi tentara nasional akan menjadi tantangan besar bagi pemerintahan yang akan datang.
Selain itu, pemulihan layanan publik juga harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Saat ini, sangat penting untuk memastikan bahwa layanan publik dan utilitas dapat berfungsi dengan baik. Kami siap menghadapi berbagai kemungkinan dan sebagian besar pernyataan oposisi sejalan dengan apa yang kami perjuangkan dalam kabinet untuk menjaga stabilitas negara ini. Kita semua memiliki kepentingan yang sama agar tahap ini berjalan dengan lancar," pungkasnya.(des*)