Komentar
 |
| Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto |
Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengkritik vonis rendah yang diberikan terhadap kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun. Menurutnya, vonis yang tidak sebanding dengan kerugian yang terjadi telah melukai rasa keadilan masyarakat dan mengimbau hakim untuk lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman.
Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025 yang digelar di Gedung Bappenas pada Senin (30/12).
"Jika sudah jelas menyebabkan kerugian besar, terutama bagi hakim-hakim, vonisnya jangan terlalu ringan. Rakyat itu tahu, mereka mengerti. Kalau rampok bisa merugikan negara ratusan triliun, kok hukumannya cuma segitu saja?" tegas Prabowo.
Prabowo juga mengingatkan Jaksa Agung untuk mempertimbangkan banding atas vonis tersebut. "Jaksa Agung, jangan lupa naik banding ya! Vonisnya harus lebih berat, 50 tahun misalnya," tambahnya.
Selain itu, Prabowo meminta Menteri Pemasyarakatan untuk memastikan narapidana kasus korupsi tidak mendapatkan fasilitas berlebihan di penjara, seperti AC, kulkas, atau televisi. "Tolong, Menteri Pemasyarakatan, pastikan mereka tidak diberi fasilitas yang tidak sesuai," ujarnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya perbaikan dalam birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Menurutnya, rakyat Indonesia tidak bisa terus dibohongi dengan tindakan yang tidak adil. "Rakyat kita bukan rakyat yang mudah dibohongi. Sudah jelas kerugian ratusan triliun, tapi vonisnya segitu. Ini sangat melukai rasa keadilan," ujar Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kebocoran anggaran, dan tindakan merugikan negara. "Budaya penggelembungan anggaran, markup, itu adalah korupsi. Itu merampok uang rakyat. Proyek harus sesuai anggaran yang seharusnya," tegasnya.
Dengan pemerintahan yang bersih dan penegakan hukum yang kuat, Prabowo yakin pendapatan negara akan meningkat dan dapat digunakan untuk pembangunan. "Insya Allah, jika kita kelola dengan baik, pendapatan negara akan meningkat," tutupnya.(des*)