Komentar
 |
| Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti. |
Jakarta - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa anggaran untuk renovasi sekolah sebesar Rp19,5 triliun akan dicairkan pada tahun 2025. Dana ini akan digunakan untuk renovasi baik sekolah swasta maupun negeri, serta untuk pembangunan sekolah baru.
Diana menjelaskan bahwa pencairan dana tersebut masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 mengenai Pembangunan, Rehabilitasi, atau Renovasi Pasar Rakyat, Prasarana Perguruan Tinggi, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, serta Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
Melalui revisi Perpres ini, sekolah swasta juga akan mendapatkan alokasi dana dari Pemerintah untuk renovasi mulai tahun 2025.
“Kami sedang merevisi Perpres 43/2019, ada beberapa perubahan, seperti memungkinkan sekolah swasta untuk menerima dana, serta adanya pembangunan sekolah baru. Perpres ini sedang disusun bersama Bappenas, Dikdasmen, dan Kementerian PU,” ujar Diana saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, pada Selasa (3/12/2024).
Diana menjelaskan lebih lanjut bahwa anggaran sebesar Rp19,5 triliun ini direncanakan akan dibagi untuk sekolah reguler sebesar Rp17,5 triliun dan untuk madrasah serta pondok pesantren sebesar Rp2 triliun.
Namun, alokasi anggaran ini masih bisa berubah seiring dengan proses identifikasi, verifikasi, dan validasi data sekolah yang menjadi sasaran proyek tersebut.
Mengenai penyaluran dana, Diana mengatakan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia akan menggunakan data pokok pendidikan (Dapodik). Data Dapodik ini akan dimasukkan dalam Aplikasi Krisna untuk pengusulan program kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik.
“(Pengajuan) harus melalui Kemendikbud terlebih dahulu, karena itu merupakan DAK Kemendikbud yang sudah masuk dalam Krisna. Kami hanya melanjutkan sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh Kemendikbud,” jelasnya.
Melalui anggaran Rp19,5 triliun tersebut, Diana menambahkan, program ini bertujuan untuk menjangkau 9.300 sekolah dan 2.120 madrasah pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA/SMK, SLB, dan SKB, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Pelaksanaan proyek ini akan dibagi dalam dua tahap: tahap pertama untuk 1.380 sekolah/madrasah, dan tahap kedua untuk 10.040 sekolah/madrasah.(des*)