Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, pada Rabu (15/1/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh 28 pengurus FPK Provinsi, 12 pengurus FPK Kota Padang, serta 17 mahasiswa dari berbagai etnis di Sumatera Barat.
Audiensi yang berlangsung di Ruangan Khusus I DPRD Sumbar sejak pukul 09.00 hingga 11.30 WIB ini bertujuan untuk mempererat persatuan dan kebersamaan antar etnis dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan harmonis.
Ketua FPK Sumbar, Dr. Otong Rosadi, S.H., M.Hum, menegaskan bahwa FPK berperan sebagai wadah pemersatu masyarakat dari berbagai latar belakang etnis.
"Negeri ini harus dibangun bersama oleh semua etnis dengan menghilangkan diskriminasi dan kebencian, sehingga tercipta kebersamaan dan stabilitas sosial," ujar Otong.
Dalam kesempatan itu, perwakilan etnis dari Nias, Mandar, Papua, Pasundan, Mentawai, dan lainnya turut menyampaikan ide dan aspirasi mereka.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, memberikan apresiasi atas inisiatif FPK dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat. Ia menekankan pentingnya kaderisasi untuk memastikan kesinambungan nilai-nilai persatuan di masa depan.
"Saya mendukung penuh kegiatan FPK dan berharap program-program yang direncanakan dapat direalisasikan. Semoga dalam anggaran 2026 ada dukungan untuk program ini," kata Muhidi.
Pertemuan ini juga membahas usulan pemberian penghargaan "Pembauran Award" kepada tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pembauran budaya. Selain itu, FPK juga mengusulkan program inovatif seperti "Harmoni Minangkabau App" dan "Bacarito Hikayat Nusantara".
Audiensi ditutup dengan penyerahan buku Lembaga Adat Nias (Lekanis) Padang kepada Ketua DPRD Sumbar serta sesi foto bersama sebagai simbol komitmen dalam memperkuat kebersamaan antar etnis. Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh semangat persaudaraan.(*)