Gubernur Mahyeldi Ingatkan Penting Akurasi Data untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah -->

Iklan Cawako Sawahlunto

Gubernur Mahyeldi Ingatkan Penting Akurasi Data untuk Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Jumat, 31 Januari 2025
Gubernur Sumatera Barat, Buya Mahyeldi



Padang - Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar agar selalu memastikan keakuratan dan ketepatan waktu dalam penyampaian data. Akurasi data sangat penting dalam mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.


Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat membuka sekaligus menjadi pembicara utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema "Peningkatan Akurasi Data untuk Optimalisasi Alokasi Dana Transfer ke Daerah Tahun 2026", yang berlangsung di Ballroom Thamrin Nurdin, Kantor Bappeda Sumbar, pada Kamis (30/1/2025).


"Kita menekankan kepada OPD untuk memahami dan menindaklanjuti diskusi ini dengan memastikan data yang disiapkan lengkap, akurat, dan selalu diperbarui. Data yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah," ujar Gubernur dengan tegas.


Gubernur memberi contoh bahwa pertumbuhan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, terus meningkat setiap tahun, yang berimbas langsung pada besaran anggaran yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkala agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.


Ia juga menyinggung bahwa sistem perizinan di negara maju lebih tertib karena berbasis data yang akurat. Di sana, jika ada ketidaksesuaian antara data dan kondisi lapangan, maka sanksi tegas akan diberlakukan.


Hal ini, menurut Gubernur, bisa menjadi pelajaran bagi Sumbar untuk lebih disiplin dalam pengelolaan data.


"Kita sering menghadapi kendala dalam pengelolaan data, salah satunya karena kurangnya kedisiplinan. Jika data yang digunakan tidak akurat, perencanaan kita bisa meleset," tegasnya.


Selain itu, Gubernur mengingatkan agar para Kepala OPD lebih serius dalam memastikan validitas data. Ia juga meminta agar saat bertugas ke Jakarta, Kepala OPD berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan maksimalnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.


"Dana bagi hasil harus berbasis data yang akurat. Kami juga berharap BPS lebih cepat dalam merilis data agar segera dapat digunakan dalam penyusunan anggaran. Akurasi data sangat penting dalam pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU), yang merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD)," kata Gubernur.


Menurut Gubernur, distribusi DBH dan DAU yang lebih optimal memerlukan data yang akurat, terutama terkait realisasi penerimaan pajak dan indikator kinerja pajak daerah.


Selain itu, sebut dia, penting untuk memastikan proses dan jadwal penyampaian data sesuai ketentuan, misalnya dalam penghitungan alokasi DBH PPh dan DBH PBB yang harus direkap oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir Agustus.


Dalam sesi diskusi, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumbar, Rosail Akhyari Pardomuan, mengungkapkan bahwa belanja daerah dalam APBD berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ia juga mengakui bahwa APBD Sumbar masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.


Berdasarkan data realisasi APBD 2001-2024 dan target APBD 2025, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir, rata-rata porsi pendapatan transfer dari pusat mencapai 54,68%, sementara pendapatan asli daerah hanya sekitar 44,38%. Dengan kondisi ini, Pemprov Sumbar perlu memastikan bahwa besaran TKD yang diterima optimal dengan memanfaatkan data yang valid dan akurat.


"Setiap komponen TKD memiliki formula perhitungan yang berbeda. Misalnya, DAU dihitung berdasarkan alokasi dasar serta selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal daerah. Data untuk perhitungan ini bersumber dari berbagai instansi, termasuk BPS dan kementerian terkait," jelas Rosail.


FGD ini juga dihadiri oleh Plh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Sumbar, Budi Lesmana; Ketua Tim Analisis yang mewakili Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumbar, Eri Mardison; Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai II, Yazid Khair Harson, mewakili Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Teluk Bayur, Kepala Kanwil Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Sumbar dan Jambi, serta sejumlah pejabat di lingkup Pemprov Sumbar.(saco*)