Komentar
 |
| Ilustrasi parkiran |
Bukittinggi, fajarsumbar.com — Keluhan tentang pengelolaan parkir di Bukittinggi sudah lama menjadi sorotan, terutama dari para wisatawan yang berkunjung ke kota ini. Namun, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi dinilai lamban dalam menangani masalah ini, sehingga memunculkan kesan tidak serius dalam mengelola salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
Ketua DPRD Bukittinggi, Syaiful Efendi, kembali menegaskan perlunya perubahan aturan jam operasional parkir. Saat ini, parkir tepi jalan dikenakan biaya hingga pukul 16.00 WIB, meskipun potensi pendapatan sebenarnya lebih besar pada sore hingga malam hari.
“Kami sudah lama mendorong Dishub untuk memperpanjang jam operasional pungutan parkir hingga pukul 19.00 atau 20.00 WIB,” ujar Syaiful kepada fajarsumbar.com di ruang kerjanya, Senin (6/1/2025). “Wisatawan sering mengeluhkan sulitnya mencari parkir, belum lagi pungutan liar yang kerap terjadi akibat aturan yang tidak jelas,” tambahnya.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga telah mencatat adanya potensi kebocoran pendapatan dari sektor parkir yang mencapai Rp7,5 miliar, dengan Rp6,8 miliar di antaranya tidak tercatat dalam laporan pendapatan daerah. Hal ini semakin memperkuat kritik bahwa pengelolaan parkir di Bukittinggi jauh dari kata optimal.
“Kalau Pemko tidak segera memperbaiki sistem ini, citra Bukittinggi sebagai destinasi wisata unggulan bisa terpengaruh. Pengaturan parkir harus ditata ulang, misalnya dengan memulai pungutan dari pukul 10.00 WIB hingga 19.00 WIB,” ujar Syaiful.
Keluhan wisatawan terhadap sistem parkir di Bukittinggi bukanlah hal baru. Banyak yang merasa frustrasi dengan minimnya fasilitas parkir yang memadai, ditambah dengan kurangnya informasi mengenai tarif dan aturan parkir yang jelas. Sementara itu, Pemko Bukittinggi belum menunjukkan langkah konkret untuk mengatasi persoalan ini.
DPRD berharap Pemko segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki manajemen parkir, baik dengan merevisi aturan jam parkir maupun menindak tegas praktik pungutan liar. “Ini demi kenyamanan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah,” tutup Syaiful. (gus)