Komentar |
| Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti |
Jakarta – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan perkembangan terbaru terkait penyusunan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data ini akan menjadi rujukan utama dalam penanggulangan kemiskinan, termasuk dalam penyaluran subsidi serta bantuan sosial (bansos).
Amalia menegaskan bahwa pihaknya ditugaskan untuk mengawal implementasi DTSEN, terutama setelah regulasinya ditetapkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 5 Februari 2025.
“BPS bertanggung jawab untuk menyelesaikan finalisasi serta memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) secara berkelanjutan,” ujarnya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BPS di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Rabu (19/2).
Wanita yang akrab disapa Winny ini mengungkapkan bahwa sistem DTSEN hampir selesai dan telah memasuki tahap akhir. “Sudah mencapai tahap finalisasi. Saat ini prosesnya hampir rampung,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa DTSEN dirancang untuk menyatukan berbagai data sosial dan ekonomi yang selama ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Dengan adanya sistem ini, diharapkan seluruh program pembangunan pada era pemerintahan Prabowo dapat merujuk pada satu basis data yang sama.
Amalia menambahkan bahwa DTSEN akan terus diperbarui seiring waktu, bekerja sama dengan berbagai K/L terkait sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
“DTSEN nantinya akan menjadi dasar dalam penyaluran bantuan pemerintah dan akan terus diperbarui secara berkala,” tuturnya. “Secara khusus, BPS diberi mandat untuk mengembangkan, mengelola, dan memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional,” tambahnya.
Sebelum resmi menjabat sebagai Kepala BPS, Amalia sempat mengemban tugas sebagai pelaksana tugas (Plt) sejak 2023, menggantikan Margo Yuwono. Setelah dua tahun menjabat sebagai Plt, ia akhirnya resmi menduduki posisi tertinggi di BPS. Sejak awal pemerintahan Prabowo, ia aktif berkoordinasi dengan Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, untuk membahas penyusunan DTSEN.
Di sisi lain, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa seluruh program bansos serta pemberdayaan masyarakat dari berbagai K/L nantinya akan mengacu pada DTSEN. Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menyampaikan bahwa pemerintah akan memperbarui data ini setiap tiga bulan.
Kementerian Sosial akan melakukan verifikasi lapangan melalui uji petik, bekerja sama dengan pemerintah daerah, termasuk bupati, wali kota, dan gubernur. Selain itu, akan dibentuk satuan tugas (satgas), serta disediakan layanan hotline untuk pengaduan, pemantauan, dan evaluasi DTSEN.
“Jika ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang sudah seharusnya tidak menerima bansos, mereka harus segera dikeluarkan dari daftar. Jangan sampai program ini justru membuat mereka merasa nyaman dalam ketergantungan. Ada yang sudah 10 hingga 15 tahun menerima bansos tanpa perubahan kondisi. Ini bisa membuat mereka kehilangan motivasi untuk mandiri,” ujar Gus Ipul dalam pernyataan resminya pada Senin (17/2).(des*)