Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Muhidi, turun langsung ke tengah Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, dalam rangka reses perseorangan masa sidang kedua tahun 2024-2025, Senin (17/2) malam.
Kegiatan yang berlangsung di Masjid Al Muhajirin ini menjadi kesempatan bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan aspirasi mereka, terutama terkait bantuan alat pertanian serta pembangunan infrastruktur.
Dalam pertemuan tersebut, Muhidi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang mekanisme pengajuan usulan program dan anggaran di tingkat pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam pembahasan dan anggaran daerah.
“Jika pemerintah ingin membelanjakan anggaran, baik untuk infrastruktur, bantuan sosial, maupun sektor pertanian, semuanya harus melalui persetujuan DPRD. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami mekanisme pengusulan agar aspirasi mereka dapat masuk dalam program pembangunan,” jelas Muhidi.
Salah satu kebutuhan yang disampaikan warga adalah bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), terutama mesin bajak, untuk meningkatkan hasil produksi pertanian. Juhariah, salah seorang warga, menyatakan bahwa kelompok tani di daerahnya sangat membutuhkan dukungan alat pertanian untuk mempercepat proses pengolahan lahan.
Menangapi hal itu, Muhidi menjelaskan bahwa bantuan alsintan hanya bisa diberikan kepada kelompok tani, bukan perorangan. “Jika kelompok tani memenuhi syarat administrasi, maka bantuan ini dapat kita perjuangkan agar masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya,” ujarnya.
Selain alsintan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi terkait pembangunan masjid, perbaikan jalan lingkungan, serta pemberdayaan UMKM. Muhidi menegaskan bahwa usulan-usulan ini dapat diakomodir melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, yang berfungsi sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan program pemerintah daerah.
“Pengusulan program pembangunan harus dilakukan sejak awal tahun agar dapat masuk dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Jika ada proposal yang lengkap dan sesuai syarat, maka peluangnya untuk terealisasi semakin besar,” tambahnya.
Reses ini menjadi bagian dari agenda tahunan anggota DPRD Sumbar untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat. Sebanyak 65 anggota dewan dari delapan daerah pemilihan turun ke wilayah masing-masing guna mendengar dan memperjuangkan kebutuhan warga agar dapat diwujudkan dalam program pembangunan daerah.(*)