Komentar |
| (dok.gentaandalas.com) |
Padang, fajarsumbar.com – Ratusan mahasiswa Universitas Andalas (Unand) dan Politeknik Negeri Padang (PNP) turun ke jalan dalam aksi protes terhadap kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Senin 17 Februari 2025.
Aksi ini berpusat di gerbang utama Universitas Andalas, bertepatan dengan kunjungan Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian ke kampus tersebut.
Dalam orasi mereka, mahasiswa dengan lantang menolak pemangkasan anggaran yang dinilai akan berdampak buruk pada beasiswa KIP-K, kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta berkurangnya fasilitas pendidikan. Massa aksi bahkan berupaya menghadang Ketua Komisi X DPR RI sebelum meninggalkan lokasi guna menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Menurut Ahmad Sanusi, perwakilan Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa (MWA-UM) Universitas Andalas, kebijakan ini berpotensi meningkatkan UKT, mengurangi dana kemahasiswaan, dan menunda pembangunan fasilitas kampus. “Bantuan perguruan tinggi negeri berbadan hukum (BP-PTNBH) dipangkas hingga 50%, dari Rp2,3 triliun menjadi Rp1,1 triliun. Di Unand sendiri, sebelum kebijakan ini, BP-PTNBH sudah turun Rp25 miliar. Jika dipotong lagi, dampaknya akan lebih parah,” ungkapnya.
Presiden Mahasiswa BEM KM Unand, Dedi Irwansyah, turut mengkritik kebijakan ini, menyoroti mahasiswa baru yang terancam putus kuliah akibat tersendatnya pendaftaran beasiswa KIP-K.
“Perguruan tinggi harus berpihak kepada mahasiswa. Jangan sampai kebijakan ini mengorbankan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mengajukan tuntutan agar pemerintah menghentikan pemangkasan anggaran pendidikan tinggi, memastikan tidak ada kenaikan UKT, menjaga keberlanjutan beasiswa dan bantuan mahasiswa, mengembalikan dana BP-PTNBH.
Mendukung pembangunan infrastruktur kampus, memberikan jaminan kesejahteraan bagi dosen dan tenaga pendidik, merevisi kebijakan pemangkasan anggaran Kemdiktisaintek, serta tidak mengorbankan pendidikan demi kepentingan populis.
Merespons aksi ini, Ketua Komisi X DPR RI menyatakan menerima tuntutan mahasiswa dan menandatangani kajian aksi yang mereka ajukan. Ia juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini serta memastikan dana beasiswa KIP-K tidak akan terdampak oleh kebijakan efisiensi anggaran.
Aksi ini menjadi bukti nyata bahwa mahasiswa terus memperjuangkan pendidikan sebagai pilar utama kemajuan bangsa. Mereka menegaskan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas, sesuai dengan amanat konstitusi. (Roby Ilham / Mahasiswa dan Pengurus BEM KM Unand)