Komentar |
| Dunia Tak Baik-Baik Saja, Ini Tantangan Ekonomi Global yang Dihadapi RI 2025 |
Jakarta - Indonesia harus siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi global pada tahun ini. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono, menyoroti sejumlah tantangan ekonomi global, arah kebijakan fiskal Indonesia, serta strategi pemerintah dalam menghadapi perkembangan dinamika ekonomi yang terus berubah.
Tantangan Ekonomi Global
Parjiono menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi global masih melambat dengan adanya risiko ketidakpastian yang semakin meningkat. Faktor-faktor seperti ketegangan geopolitik, eskalasi perang, perubahan iklim, digitalisasi, dan penurunan populasi menjadi tantangan yang perlu diwaspadai, karena dapat memberi tekanan pada perekonomian dunia.
Namun demikian, Parjiono juga mengungkapkan bahwa fondasi ekonomi Indonesia tetap kokoh. Pada tahun 2024, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,3%, sementara inflasi terkendali hingga awal tahun 2025.
"Inflasi pun tetap terkendali hingga Januari, yang menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik," ujar Parjiono dalam SMBC Indonesia Economic Outlook 2025, pada Selasa (18/2/2025).
Kondisi Ekonomi Indonesia
Secara umum, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan kestabilan di seluruh wilayah, dengan Pulau Jawa mencatatkan angka pertumbuhan 4,9%, sementara Papua dan Maluku menunjukkan pertumbuhan positif selama empat tahun berturut-turut.
Di sisi fiskal, penerimaan negara melalui APBN tercatat sebesar Rp2.842,5 triliun, yang tumbuh 2,1% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara belanja negara mencapai Rp3.350,3 triliun, meningkat 7,3% year-on-year. Pemerintah berupaya memastikan agar APBN tetap menjadi instrumen yang kredibel dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Kebijakan Fiskal dan APBN
Parjiono juga menyoroti sejumlah kebijakan fiskal yang diterapkan untuk mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa kebijakan tersebut antara lain adalah investment allowance sebesar Rp431,94 triliun, serta insentif pajak seperti tax allowance dan tax holiday bagi pelaku usaha di kawasan ekonomi khusus. Pemerintah juga terus meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara melalui sistem digitalisasi, seperti Cortex, EISA, dan Sibara.
"Berbagai kebijakan insentif telah disiapkan, termasuk investment allowance, tax allowance, dan tax holiday di sektor-sektor tertentu," jelasnya.
Alokasi Anggaran untuk Sektor Sosial
Dalam sektor sosial, pemerintah memberikan alokasi anggaran yang signifikan untuk berbagai program prioritas. Sektor pendidikan memperoleh alokasi sebesar Rp503,2 triliun, sektor kesehatan Rp218,5 triliun, dan perlindungan sosial Rp144,6 triliun. Beberapa program yang menjadi fokus utama adalah Jaminan Kesehatan Nasional untuk 96,8 juta penduduk, peningkatan fasilitas kesehatan, serta pengentasan penyakit menular seperti TBC.
"Sektor kesehatan menjadi prioritas, dengan program jaminan kesehatan nasional yang mencakup 96,8 juta penerima manfaat, serta penguatan tenaga kesehatan," tambah Parjiono.
Sebagai penutup, Parjiono berharap diskusi dalam forum ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai prospek ekonomi Indonesia.
"Saya berharap forum ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan strategi yang perlu diambil dalam menghadapi dinamika ekonomi global," tutupnya.(BY)