Komentar |
| DPRD Kota Padang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang 2024, Senin, 10 Maret 2025. |
Padang, fajarsumbar.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menggelar rapat paripurna untuk membahas laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Padang tahun 2024, di ruang sidang utama gedung baru DPRD, Senin 10 Maret 2025.
Rapat Paripurna itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., serta dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan, Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota Buya Maigus Nasir, Sekretaris Daerah Tuanku H. Andree H Algamar, serta perwakilan Forkopimda dan kepala OPD terkait.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota Padang memaparkan berbagai pencapaian sepanjang tahun 2024. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Padang mengalami peningkatan dari 83,98 pada tahun 2023 menjadi 84,34 di tahun 2024, menjadikan Padang sebagai daerah dengan IPM tertinggi di Sumatera Barat, melebihi rata-rata provinsi dan nasional. Sementara di sektor kesehatan, angka stunting berhasil ditekan dari 24,2 persen pada tahun 2023 menjadi 17,29 persen pada tahun 2024.
 |
| Wako Fadly Amran dan Wawako Buya Maigus Nasir. |
Pada bidang infrastruktur, Pemko Padang melaporkan pembangunan jalan sepanjang 0,7 km, pemeliharaan jalan sepanjang 34,09 km, pembangunan drainase sepanjang 0,9 km, serta pemeliharaan drainase sepanjang 34,81 km. Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kota Padang meningkat dari 4,54 persen menjadi 4,65 persen, didukung oleh penguatan 47.672 pelaku usaha mikro serta 12.206 industri kecil dan menengah.
Selain itu, investasi di Kota Padang juga mengalami lonjakan, dengan total realisasi mencapai Rp 36 triliun, yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 3,4 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$15 juta.
Wali Kota Padang mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pembangunan selama tahun 2024 dan mengajak masyarakat untuk terus bersinergi dalam upaya mewujudkan kemajuan kota.
 |
| Anggota DPRD Padang yang mengikuti rapat paripurna. |
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut akan segera dibahas lebih lanjut melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus), yang akan mulai bekerja pada 11 Maret 2025. Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Usmardi Tharab, juga menekankan pentingnya kesiapan OPD dalam menyediakan dokumen sebelum pembahasan berlangsung agar proses evaluasi berjalan efektif.
Selain itu, anggota Fraksi PKS Jakfar mengusulkan agar kepala OPD hadir langsung dalam pembahasan, bukan diwakili, agar keputusan dapat diambil secara langsung. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Ketua Fraksi Golkar, Helmy Moesim. Dengan adanya evaluasi ini, DPRD Kota Padang berharap pembangunan kota dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat. (Adv)