Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com - Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga bersama warga Kelurahan Rimbo Kaluang dan sejumlah masyarakat dari Kecamatan Kuranji, Selasa (25/3). Kegiatan ini bertujuan membangun kesadaran kolektif bahwa ketahanan keluarga adalah pondasi utama menghadapi berbagai tantangan sosial.
Dalam sambutannya, Muhidi menekankan pentingnya peran orang tua dalam menjaga keluarganya dari pengaruh negatif, termasuk menjaga hubungan yang sehat dengan anak. Ia juga mengingatkan bahwa doa orang tua memiliki dampak besar terhadap masa depan anak-anak. "Sekalipun marah, doakan tetap yang baik," pesan Muhidi.
Muhidi juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan berbagai program pemberdayaan ekonomi dari pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia membuka ruang partisipasi warga dalam mengajukan usulan agar dapat dimasukkan dalam program daerah.
Perhatian khusus juga diberikan kepada perempuan yang menjadi kepala keluarga. Menurut Muhidi, mereka perlu diberdayakan melalui pelatihan keterampilan dan program ekonomi agar dapat mandiri dan sejahtera.
Gagasan Sawah Pokok Murah turut diperkenalkan dalam kegiatan ini. Program ini dirancang untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus mendukung ketahanan pangan di tengah gejolak ekonomi.
Lurah Rimbo Kaluang, Teddy, menyambut baik kegiatan tersebut dan menilai sosialisasi ketahanan keluarga sangat relevan dalam mencegah masalah sosial seperti stunting, kenakalan remaja, hingga balap liar yang kian marak.
Sementara itu, Kabid PHA P3AP2KB Sumbar, Monika Nur, menggarisbawahi pentingnya pola asuh yang baik sebagai pondasi ketahanan keluarga. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap anak-anak yang terpapar teknologi dan informasi digital secara masif.
Melalui sosialisasi ini, diharapkan lahir kesadaran bersama bahwa membangun keluarga yang kuat adalah tanggung jawab semua pihak—keluarga, masyarakat, dan pemerintah—demi mewujudkan Sumatera Barat yang aman, sejahtera, dan berdaya saing.(*)