Komentar |
| . |
Makassar, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya sinergi antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dan pemerintah daerah dalam mempercepat program sertipikasi tanah.
Penegasan itu disampaikan langsung saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Sulsel dalam kunjungan kerjanya di Makassar, Sabtu (12/04/2025).
Dalam arahannya, Menteri Nusron menyoroti urgensi percepatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama untuk membantu kelompok masyarakat miskin ekstrem. Ia menilai sertipikasi tanah bukan hanya soal administrasi pertanahan, tetapi menyangkut perlindungan aset masyarakat yang rentan secara ekonomi.
“Kita harus aktif berkomunikasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota. Minta dukungan, minimal dalam bentuk subsidi biaya untuk PTSL, terutama bagi warga miskin ekstrem. Dengan begitu, mereka bisa tenang karena aset tanah mereka diakui dan dilindungi negara,” ujarnya tegas.
Menteri Nusron juga menyampaikan bahwa percepatan sertipikasi tanah melalui PTSL akan menjadi salah satu kunci dalam menekan ketimpangan penguasaan tanah dan mendorong akses ekonomi masyarakat terhadap sumber daya agraria.
“Tanah yang terdaftar akan lebih mudah dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pengajuan kredit, maupun sebagai jaminan masa depan. Tapi jika dibiarkan tidak bersertipikat, risiko konflik dan kehilangan hak kepemilikan makin besar,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh jajaran pertanahan di Sulawesi Selatan untuk tidak bekerja sendiri, melainkan membangun kolaborasi erat dengan Pemda serta masyarakat. Nusron optimistis, dengan pendekatan yang tepat dan komitmen bersama, program PTSL bisa berjalan lebih cepat dan merata.(*)