Komentar
 |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Pimpinan dan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta melakukan konsultasi sekaligus monitoring ke DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) untuk memahami dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan. Kunjungan ini juga bertujuan menggali strategi yang diterapkan DPRD Sumbar dalam mencari solusi atas efisiensi anggaran.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran tidak terlalu berpengaruh pada anggota DPRD DKI Jakarta karena otonomi fiskal di provinsi itu relatif kuat.
"Apalagi Jakarta memiliki kekuatan fiskal yang memadai," ujarnya saat bertemu dengan anggota DPRD Sumbar, Daswanto dan Irsyad Syafar, di ruang kerja sekretaris DPRD Sumbar, Jumat (9/5/2025).
Berbeda dengan Jakarta, banyak daerah bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai 70-90 persen. Khoirudin menegaskan, hal ini menjadi isu yang perlu disuarakan DPR RI demi memperkuat kedaulatan fiskal daerah dalam menjaga keutuhan NKRI.
Sebagai pengurus Asosiasi DPRD se-Indonesia, Khoirudin berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi DPRD dari berbagai daerah yang mengalami keterbatasan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
"Kita akan menyampaikan surat resmi. Suara teman-teman DPRD akan kita bawa ke DPR RI," tegas Khoirudin.
Selain itu, Khoirudin menambahkan, DPRD DKI Jakarta sedang mempersiapkan pembahasan RKPD dan Perubahan APBD, sehingga penting bagi berbagai DPRD saling bertukar informasi untuk mengantisipasi realitas yang dihadapi bersama.
“Kunjungan kerja ini juga dilakukan ke DPRD Yogyakarta dan Batam, guna melihat dampak efisiensi anggaran sesuai karakteristik daerah masing-masing,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPRD Sumbar, Irsyad Syafar, menyatakan bahwa efisiensi anggaran berdampak pada fungsi pengawasan dewan.
“Untuk menjaga kinerja tetap optimal, kami memperbanyak rapat koordinasi bersama mitra kerja sebagai langkah antisipasi,” ujar Irsyad.
Ia pun mendorong agar DPRD DKI Jakarta turut menyuarakan kondisi DPRD Sumbar dalam menghadapi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.(*)