Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sementara, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin rapat paripurna dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, Jumat (23/5/2025). Penyerahan LHP ini menjadi penanda keberhasilan Pemprov Sumbar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Sumbar itu dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar Sudarminto Eko Putra, pimpinan OPD, Forkopimda, serta anggota DPRD dan undangan lainnya. Evi Yandri didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Muhammad Iqra Chissa, Nanda Satria, serta Plt Sekwan Maifrizon.
Dalam sambutannya, Evi Yandri menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Sumbar atas pelaksanaan audit yang profesional dan berpegang pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Ia menegaskan bahwa APBD merupakan instrumen vital dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pemeriksaan BPK adalah bagian penting dari proses akuntabilitas, bukan semata mencari kesalahan.
“Pemeriksaan ini menjadi bentuk evaluasi menyeluruh untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan sesuai perencanaan, ketentuan hukum, dan asas manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ujar Evi Yandri.
Penyerahan LHP dilakukan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Sumbar, Sudarminto Eko Putra, kepada Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dan Ketua DPRD Sementara Evi Yandri Rajo Budiman. Momentum ini kembali menegaskan komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Wakil Gubernur Vasko Ruseimy dalam sambutannya mengungkapkan rasa syukur atas capaian opini WTP yang diraih untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut. Menurutnya, capaian ini adalah hasil kerja kolektif dari seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Sumbar. “Ini bukan hanya prestasi administratif, tetapi juga wujud nyata integritas dalam mengelola keuangan publik,” ujar Vasko.
Namun demikian, Vasko menekankan bahwa pencapaian ini juga membawa tantangan tersendiri. Ia berharap seluruh perangkat daerah tetap menjaga semangat reformasi birokrasi dan meningkatkan kualitas layanan publik melalui pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran. “WTP ke-13 ini adalah kebanggaan, tapi juga tanggung jawab besar untuk mempertahankan dan meningkatkannya di masa depan,” tutupnya. (*)