Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com — Pemerintah Indonesia memulai langkah strategis untuk memperkuat kebijakan pertanahan nasional melalui kerja sama internasional dengan Jepang. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, secara resmi membuka rapat perdana Joint Coordinating Committee (JCC) untuk proyek Capacity Development for Land Development Policy Making and Land Bank Management Improvement atau LANDLAB di Jakarta, Rabu (14/5/2025).
Proyek LANDLAB merupakan bentuk hibah dari Japan International Cooperation Agency (JICA) kepada Kementerian ATR/BPN dan Badan Bank Tanah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas dalam merumuskan kebijakan pengembangan pertanahan serta memperkuat tata kelola Bank Tanah yang transparan dan efisien.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh JICA. Menurutnya, dukungan dari Jepang ini menjadi bukti bahwa reformasi agraria di Indonesia mendapat perhatian dan pengakuan internasional. Ia berharap proyek LANDLAB dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas dan berdampak nyata bagi masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap tata kelola pertanahan dan Bank Tanah menjadi lebih baik, lebih terukur, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional,” ujar Menteri Nusron di hadapan delegasi JICA dan jajaran pejabat kementerian.
Rapat JCC perdana ini juga membahas rencana kerja ke depan, termasuk pelatihan, pengembangan modul kebijakan, dan pertukaran pengalaman teknis antara Indonesia dan Jepang. Proyek ini dirancang untuk berlangsung dalam beberapa tahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah.
Kerja sama ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun sistem pertanahan yang modern, inklusif, dan berkeadilan. Dengan pendampingan dari JICA, Kementerian ATR/BPN menargetkan terjadinya percepatan dalam pembenahan kebijakan pertanahan serta penguatan kelembagaan Bank Tanah secara menyeluruh.(*)