Komentar |
| . |
Kuliah umum yang bertajuk "Peanggulangan Bencana di Indonesia" itu berlangsung di Convention Hall Unand Limau Manis Padang,
Rabu 07/05/2025).
Dalam sambutanya, Rektor Unand, Efa Yonnedi mengatakan, kuliah umum ini, selain dihadiri mahasiswa Unand, juga mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swata (PTS) dalam Kota Padang.
"Tak hanya itu, juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansyarullah, Kepala BNPB Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumbar. serta Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumbar I-Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E.M.M. Tr.
Kemudian perwakilan Kedutaan Besar Australia Simon Flores, Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat," sambung Efa.
Disisi lain Rektor Unand, juga menyambut baik, bantuan yang telah diberikan oleh BNPB, tidak hanya untuk Unand sendiri maupun Rumah Sakit Unand.
"Rumah Sakit Unand tersebut, satu- satunya bakal dijadikan sebagai rumah sakit guna penanganan bencana yang terjadi di Sumbar," sambung," kata Efa.
Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pada 2019 Bank Dunia (World Bank) melaporkan Indonesia bersama 34 negara lainnya termasuk negara dengan potensi risiko bencana terbesar di dunia.
Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia. Jika diurutkan, Indonesia menempati posisi kedua setelah Filipina dengan risiko bencana tertinggi.
Masyarakat diharapkan untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Terkait dengan hal itu, BNPB dan pihak terkait akan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi megathrust, sembari menekankan ketidakpastian waktu terjadinya bencana tersebut.
Namun perlu disikapi dengan waspada mudah2an potensi megathrust tidak terjadi.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk secara aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam menghadapi potensi bencana, termasuk gempa bumi yang dapat memicu tsunami.
Usai kuliah umum, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan rombongan
mengunjungi dan melihat fisik bangunan serta prasarana Rumah Sakit Unand
yang akan dijadikan sebagai rumah sakit penanganan bencana yang terjadi di Sumbar.(R-Dz)
Rabu 07/05/2025).
Dalam sambutanya, Rektor Unand, Efa Yonnedi mengatakan, kuliah umum ini, selain dihadiri mahasiswa Unand, juga mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swata (PTS) dalam Kota Padang.
"Tak hanya itu, juga dihadiri Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansyarullah, Kepala BNPB Provinsi dan Kabupaten Kota se Sumbar. serta Anggota Komisi VIII DPR RI Dapil Sumbar I-Dr. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E.M.M. Tr.
Kemudian perwakilan Kedutaan Besar Australia Simon Flores, Bupati dan Walikota se-Provinsi Sumatera Barat,
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat, Forkopimda Provinsi Sumatera Barat," sambung Efa.
Disisi lain Rektor Unand, juga menyambut baik, bantuan yang telah diberikan oleh BNPB, tidak hanya untuk Unand sendiri maupun Rumah Sakit Unand.
"Rumah Sakit Unand tersebut, satu- satunya bakal dijadikan sebagai rumah sakit guna penanganan bencana yang terjadi di Sumbar," sambung," kata Efa.
Sementara itu, Kepala BNPB Letnan Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pada 2019 Bank Dunia (World Bank) melaporkan Indonesia bersama 34 negara lainnya termasuk negara dengan potensi risiko bencana terbesar di dunia.
Indonesia adalah satu dari 35 negara dengan tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia. Jika diurutkan, Indonesia menempati posisi kedua setelah Filipina dengan risiko bencana tertinggi.
Di bawah Indonesia ada India, Meksiko, Kolombia, Myanmar, Mozambik, Rusia, Bangladesh dan China. Selain itu, Bank Dunia juga mencatat 10 negara dengan paparan bencana tertinggi yakni China, Meksiko, Jepang, Filipina, Indonesia, Amerika Serikat, India, Kolombia, Australia dan Rusia.
"Dari data ini kita mengetahui Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi di dunia," kata Letjen TNI Suharyanto.
Dalam kuliah umum tersebut, Kepala BNPB juga sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini dikarenakan butuh penyesuaian ulang mengingat perkembangan yang terjadi.
"Mudah-mudahan dalam periode ini kekurangan yang tercantum dalam undang-undang ini bisa segera direvisi," katanya.
Sepanjang 2025 BNPB mencatat setidaknya terjadi 988 bencana dengan korban meninggal dunia 165 orang, 20 orang dilaporkan hilang, luka-luka 180 orang serta mengungsi atau menderita akibat bencana sebanyak 3.146.674.
Dalam periode 1 Januari hingga 4 Mei 2025 BNPB mencatat 2.152 rumah warga rusak berat, 2.728 rusak sedang dan 9.925 rusak ringan.
Kerusakan itu juga termasuk menimpa 78 unit satuan pendidikan, 58 rumah ibadah serta sembilan unit fasilitas kesehatan.
Menyinggung tentang potensi megathrust, menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, megathrust merupakan mekanisme gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan naik lempeng tektonik dan berpotensi memicu terjadinya gelombang tsunami.
Kendati kajian ilmiah itu menunjukkan adanya potensi megathrust di wilayah Sumbar, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada ilmuwan di dunia yang dapat memprediksi secara pasti kapan gempa bumi skala besar tersebut akan terjadi.
Dengan demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat, untuk tidak larut dalam ketakutan yang berlebihan.
"Dari data ini kita mengetahui Indonesia merupakan negara dengan potensi bencana yang tinggi di dunia," kata Letjen TNI Suharyanto.
Dalam kuliah umum tersebut, Kepala BNPB juga sepakat untuk merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Hal ini dikarenakan butuh penyesuaian ulang mengingat perkembangan yang terjadi.
"Mudah-mudahan dalam periode ini kekurangan yang tercantum dalam undang-undang ini bisa segera direvisi," katanya.
Sepanjang 2025 BNPB mencatat setidaknya terjadi 988 bencana dengan korban meninggal dunia 165 orang, 20 orang dilaporkan hilang, luka-luka 180 orang serta mengungsi atau menderita akibat bencana sebanyak 3.146.674.
Dalam periode 1 Januari hingga 4 Mei 2025 BNPB mencatat 2.152 rumah warga rusak berat, 2.728 rusak sedang dan 9.925 rusak ringan.
Kerusakan itu juga termasuk menimpa 78 unit satuan pendidikan, 58 rumah ibadah serta sembilan unit fasilitas kesehatan.
Menyinggung tentang potensi megathrust, menurut Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, megathrust merupakan mekanisme gempa bumi yang terjadi akibat pergerakan naik lempeng tektonik dan berpotensi memicu terjadinya gelombang tsunami.
Kendati kajian ilmiah itu menunjukkan adanya potensi megathrust di wilayah Sumbar, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada ilmuwan di dunia yang dapat memprediksi secara pasti kapan gempa bumi skala besar tersebut akan terjadi.
Dengan demikian, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengimbau masyarakat, untuk tidak larut dalam ketakutan yang berlebihan.
Masyarakat diharapkan untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari dengan meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan.
Terkait dengan hal itu, BNPB dan pihak terkait akan terus memberikan informasi kepada masyarakat mengenai potensi megathrust, sembari menekankan ketidakpastian waktu terjadinya bencana tersebut.
Namun perlu disikapi dengan waspada mudah2an potensi megathrust tidak terjadi.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk secara aktif memberikan pelatihan kepada masyarakat setempat mengenai langkah-langkah konkret yang harus diambil dalam menghadapi potensi bencana, termasuk gempa bumi yang dapat memicu tsunami.
Usai kuliah umum, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan rombongan
mengunjungi dan melihat fisik bangunan serta prasarana Rumah Sakit Unand
yang akan dijadikan sebagai rumah sakit penanganan bencana yang terjadi di Sumbar.(R-Dz)