Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Nanda Satria, S.IP, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur bukan sekadar urusan percepatan proyek, tetapi harus benar-benar menyentuh kebutuhan nyata masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh. Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Forum Diskusi Aktivis Sumatera Barat (FORDIVISBAR) yang digelar di Kampus Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (27/5/2025).
Forum yang mengangkat tema “Meninjau 100 Hari Pembangunan Infrastruktur Menuju Target 5 Tahun Pembangunan Sumatera Barat” itu dihadiri sejumlah akademisi, mahasiswa, serta kalangan aktivis. Diskusi berlangsung dinamis, memunculkan berbagai pandangan kritis dan masukan terhadap arah pembangunan Sumbar di awal masa kerja pemerintahan daerah.
Dalam paparannya, Nanda menekankan pentingnya DPRD sebagai lembaga pengawas kebijakan pembangunan. Ia menyebut pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya fokus pada angka dan fisik semata, melainkan harus berdampak langsung terhadap konektivitas wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kami tidak hanya menyoroti kecepatan proyek, tetapi juga ketepatannya dalam menjawab persoalan-persoalan daerah,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan yang hanya berpihak pada pusat-pusat kota tanpa memperhatikan daerah terpencil hanya akan memperlebar kesenjangan. Untuk itu, DPRD terus mendorong pola alokasi anggaran yang adil dan proporsional bagi seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ia juga menegaskan bahwa pengawasan DPRD akan terus ditingkatkan agar tidak ada proyek yang melenceng dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Lebih jauh, Nanda mengajak semua pihak untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan. Ia menyebut partisipasi publik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi sangat krusial. “Keterlibatan masyarakat adalah kunci agar pembangunan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya elite atau pengusaha tertentu,” kata politisi muda tersebut.
Forum FORDIVISBAR menurutnya adalah ruang penting bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan melakukan kontrol sosial terhadap kinerja pemerintah. Ia mengapresiasi inisiatif kalangan kampus dan aktivis yang secara kritis turut mengawal arah pembangunan di Sumatera Barat. “Inilah bentuk nyata demokrasi partisipatif di tingkat lokal,” ujarnya.
Menutup paparannya, Nanda menyatakan bahwa DPRD akan terus menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah. Ia berharap evaluasi terhadap capaian 100 hari pertama pembangunan dapat menjadi pijakan untuk menyusun strategi lima tahun yang lebih inklusif dan berdampak luas bagi masyarakat Sumbar. (*)