Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Padang serius menangani potensi konflik antarumat Islam yang disebabkan oleh perbedaan mazhab dan aliran keagamaan yang berkembang di masyarakat.
Sebagai kota yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Padang dituntut menjadi rumah yang damai dan nyaman bagi semua pemeluk agama, terutama umat Islam yang merupakan kelompok mayoritas. Namun, keragaman paham dan mazhab dalam Islam kerap menimbulkan gesekan, apalagi jika tidak diiringi dengan pemahaman agama yang mendalam dan moderat.
Untuk mencegah konflik sejak dini, Kemenag Padang menggelar Focus Group Discussion (FGD) pada Rabu (25/6) di Aula Kemenag. Kegiatan ini sesuai arahan dari Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dan dilaksanakan serentak secara nasional dalam dua sesi, pagi dan siang.
FGD ini bertujuan mendeteksi potensi konflik internal umat Islam serta mencari solusi damai melalui dialog antarorganisasi keagamaan, majelis taklim, dan berbagai elemen keagamaan lainnya.
Hampir seluruh organisasi keagamaan di Padang hadir dalam diskusi ini. Di antaranya NU, Perti, Muhammadiyah, MUI, MTI, MTY, BKMT, FKDT, DMI, BKS TPQ, LDS, pengurus remaja masjid, serta perwakilan Kemenag, humas, dan media massa.
Kasi Bimas Islam Kemenag Padang, Aidil Khurdiansyah, dalam sambutannya menekankan bahwa menjaga kerukunan di tengah perbedaan mazhab adalah tanggung jawab bersama. Baik itu pemerintah, tokoh agama, aparat keamanan, maupun masyarakat umum.
“Perbedaan itu adalah sunnatullah. Dialog adalah jalan terbaik saat terjadi perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam. Kekerasan dan main hakim sendiri bukan solusi,” tegas Aidil.
Ia mencontohkan, ada kasus jemaah yang bersikap kasar terhadap imam hanya karena perbedaan cara membaca basmalah dalam shalat. “Ini sangat disayangkan dan tidak boleh dibiarkan,” ucapnya.
Senada dengan itu, Harwan Kasri, mubalig dari Muhammadiyah, menyesalkan masih adanya jemaah yang bertindak arogan hanya karena perbedaan teknis dalam ibadah. Ia mengajak para guru agama, dai, dan tokoh Islam untuk aktif memberi pemahaman agama yang benar dan santun kepada masyarakat.
Selain berdiskusi, peserta FGD juga diminta mengisi kuisioner yang disiapkan secara daring oleh Dirjen Bimas Islam. Isi kuisioner mencakup berbagai pertanyaan terkait sikap dan langkah yang harus diambil jika terjadi konflik keagamaan.
FGD ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik antarumat beragama di Kota Padang. Komitmen ini menjadi bentuk keseriusan seluruh elemen untuk mewujudkan kedamaian di tengah keberagaman.(Ha)