Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Pemerintah Kota Padang bersama DPRD secara resmi menyetujui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar pada Jumat (11/7/2025). Persetujuan ini menandai komitmen kedua belah pihak untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan perkembangan kebutuhan kota dan dinamika ekonomi terkini.
Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, dalam laporannya menyampaikan bahwa perubahan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan sejumlah aspek penting, seperti peraturan baru dari pemerintah pusat, kebutuhan strategis daerah, serta evaluasi atas realisasi anggaran semester pertama.
Total belanja daerah mengalami peningkatan signifikan, yakni sebesar Rp156,79 miliar dibandingkan APBD awal. Tambahan ini diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas yang diusung Wali Kota Padang periode 2025-2029.
Di sisi lain, pendapatan daerah juga mengalami penyesuaian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan naik sebesar Rp3,4 miliar menjadi Rp897,6 miliar atau naik sekitar 0,38 persen. Adapun penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi turut meningkat sebesar Rp11,23 miliar. Dengan demikian, total pendapatan daerah naik menjadi Rp2,82 triliun.
Meski demikian, Fraksi Gerindra menyoroti lemahnya pencapaian PAD di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pertengahan tahun. Di antaranya, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR yang masih merealisasikan PAD di bawah 40 persen. Fraksi tersebut mendorong evaluasi kinerja serta percepatan transformasi digital dalam sistem pemungutan agar lebih efisien dan transparan.
 |
| . |
Penambahan belanja dalam APBD Perubahan 2025 juga mencakup alokasi untuk belanja modal yang meningkat hingga Rp73,95 miliar. Dinas Lingkungan Hidup menjadi penerima porsi terbesar dengan tambahan anggaran Rp54,13 miliar, disusul Dinas PUPR sebesar Rp36,58 miliar. Kedua instansi diharapkan mampu mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur dan pengelolaan sampah di Kota Padang.
Catatan kritis juga disampaikan Fraksi PKS, terutama menyangkut aspek pembiayaan. Mereka menyoroti penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2024 sebesar Rp135,9 miliar serta pinjaman daerah senilai Rp37,4 miliar. Fraksi PKS menekankan perlunya kehati-hatian dalam pengelolaan pinjaman agar tidak memberatkan fiskal daerah di masa mendatang.
Dalam hal program unggulan, Fraksi Gerindra meminta perhatian khusus terhadap pelaksanaan dua program prioritas, yakni Dubalang Sigap dan Sentra Rendang. Dubalang Sigap yang masuk dalam program keamanan dan ketertiban masyarakat melalui Satpol PP, mendapat tambahan anggaran sebesar Rp8,7 miliar. Fraksi menekankan pentingnya penyusunan regulasi yang jelas untuk menghindari tumpang tindih tugas antara Dubalang dan aparat Satpol PP.
Sementara itu, pengembangan Sentra Rendang diminta tidak sekadar menjadi proyek formalitas. DPRD mendorong kajian ekonomi menyeluruh agar program ini benar-benar memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat serta memperkuat posisi Padang sebagai kota wisata kuliner nasional.
Dinas Perpustakaan dan Arsip juga mendapat sorotan, terutama dalam mendukung visi Padang Juara. DPRD mengingatkan pentingnya meningkatkan literasi masyarakat melalui inovasi program seperti perpustakaan inklusif untuk anak, digitalisasi koleksi buku, dan akses bacaan yang lebih luas di kalangan pelajar dan masyarakat umum.
Dengan disepakatinya perubahan APBD 2025 ini, DPRD berharap seluruh perangkat daerah mampu merealisasikan anggaran secara tepat sasaran, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga. DPRD juga menegaskan bahwa fungsi pengawasan akan terus ditingkatkan demi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan Kota Padang.(Adv)