Komentar
 |
| . |
Jakarta, Fajarsumbar.com – Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, menegaskan pentingnya integrasi tata ruang yang mencakup wilayah darat, laut, udara, dan bawah permukaan. Menurutnya, kebijakan penataan ruang yang komprehensif sangat diperlukan untuk menghadirkan pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam pernyataannya, Suyus menekankan bahwa percepatan integrasi antara tata ruang darat dan laut merupakan prioritas utama pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menciptakan satu kebijakan tata ruang nasional yang terpadu, sehingga seluruh sektor pembangunan bisa merujuk pada dokumen perencanaan yang sama dan tidak tumpang tindih.
“Proses integrasi tata ruang darat dan laut perlu terus kita percepat, agar pengelolaan ruang dapat diwujudkan dalam satu kebijakan yang terpadu atau spatial planning policy,” kata Suyus Windayana saat menjadi penanggap dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, yang digelar di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen Senayan, Senin (14/7/2025).
Ia menambahkan bahwa kebijakan tata ruang yang adaptif bukan hanya menyangkut pembangunan infrastruktur fisik, tapi juga menyentuh aspek-aspek strategis lainnya seperti mitigasi bencana, konservasi lingkungan, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua ini harus terintegrasi dalam satu peta dan rencana ruang yang sinkron lintas sektor dan wilayah.
Suyus juga menyoroti pentingnya dukungan legislasi dari daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan tata ruang nasional. Ia menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif sangat menentukan keberhasilan transformasi tata ruang di Indonesia.
Melalui forum Diseminasi BULD DPD RI tersebut, pemerintah berharap dapat menyamakan persepsi dengan para pemangku kepentingan daerah, sekaligus mempercepat harmonisasi regulasi tata ruang agar bisa menjawab tantangan pembangunan di era modern.(*)