Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan capaian tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan meraih predikat A atau Memuaskan.
Target ambisius ini diungkapkan dalam webinar bertajuk Roadmap Menuju Predikat SAKIP A yang digelar Selasa (1/7/2025), sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih profesional, terukur, dan berdampak.
Webinar yang diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ATR/BPN bekerja sama dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama ini menghadirkan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, sebagai pembicara utama. Dalam sambutannya, Wamen Ossy menekankan pentingnya sinergi seluruh jajaran untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kinerja lembaga.
“Dengan lima strategi yang sudah kami susun, saya optimistis budaya kinerja di Kementerian ATR/BPN akan semakin terukur, hasilnya lebih berdampak bagi masyarakat, dan tentunya akan membawa kebanggaan bagi kita semua dalam meraih predikat SAKIP A,” ujar Ossy Dermawan dalam keynote speech-nya.
Kelima strategi yang dimaksud Wamen Ossy meliputi penyusunan rencana strategis yang terintegrasi, penguatan pengelolaan kinerja berbasis teknologi, peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi, optimalisasi pelaporan secara tepat waktu, serta pembinaan budaya kerja yang profesional dan adaptif. Kelima langkah tersebut dinilai sebagai kunci agar seluruh proses kerja di lingkungan ATR/BPN dapat berjalan efektif dan akuntabel.
Menurut Wamen Ossy, predikat A dalam SAKIP bukan sekadar simbol, tetapi menjadi bukti nyata bahwa pelayanan publik Kementerian ATR/BPN telah memenuhi standar akuntabilitas kinerja terbaik. Hal ini juga sejalan dengan komitmen ATR/BPN untuk mewujudkan pelayanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, modern, dan terpercaya.
Webinar ini merupakan tahap kedua dari rangkaian kegiatan yang diikuti para pejabat struktural dan pegawai di lingkungan ATR/BPN dari seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya massif memperkuat pemahaman dan komitmen terhadap penerapan SAKIP yang berkualitas.(*)