Bansos PKH dan Sembako Capai Jutaan Keluarga, Migrasi ke Bank Jadi Kendala

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mengungkapkan progres penyaluran bantuan sosial (bansos) hingga awal Juli 2025. Tercatat lebih dari Rp20 triliun dana telah digelontorkan untuk mendukung puluhan juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

Menurut laporan resmi, bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM, yang mencakup sekitar 80,49 persen dari total sasaran. Nilai bantuan PKH tersebut mencapai Rp5,8 triliun. Sementara itu, bantuan pangan non-tunai atau program sembako telah menjangkau lebih dari 15 juta keluarga, atau sekitar 84,71 persen dari target, dengan total anggaran sebesar Rp9,2 triliun.

Tak hanya itu, Kemensos juga menyalurkan bantuan tambahan senilai Rp200.000 per bulan selama dua bulan sebagai bentuk penguatan daya beli masyarakat. Bantuan ini diberikan kepada jumlah KPM yang sama dengan nilai total Rp6,19 triliun.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, menyampaikan bahwa Presiden mendorong agar distribusi bansos kuartal kedua dan bantuan tambahan tersebut dapat memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menjaga laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun demikian, sekitar 3 juta KPM dilaporkan belum menerima hak bantuannya. Hal ini disebabkan oleh pergeseran sistem penyaluran bansos yang kini wajib melalui bank-bank milik negara yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Sebelumnya, sebagian penyaluran dilakukan melalui PT Pos Indonesia.

Meski begitu, kelompok tertentu seperti lansia non-produktif, penyandang disabilitas berat, penderita penyakit kronis, warga daerah tertinggal, dan komunitas adat terpencil masih mendapatkan bansos melalui Pos karena keterbatasan akses terhadap layanan perbankan.

"Bagi mereka yang tidak terjangkau oleh sistem Himbara, distribusi melalui Pos tetap kami lakukan," jelas Gus Ipul.

Dalam proses transisi ini, banyak penerima bantuan yang sebelumnya mendapatkan dana via Pos kini tengah dialihkan ke sistem perbankan. Proses ini melibatkan pembukaan rekening kolektif (Burekol), verifikasi data, pembuatan kartu ATM, hingga pendistribusian kartu ke para penerima.

Hambatan lainnya datang dari munculnya ratusan ribu KPM baru yang terdaftar dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini menggantikan basis data sebelumnya, yakni DTKS. Para penerima baru ini memerlukan waktu untuk didaftarkan dan difasilitasi dalam proses pembukaan rekening baru.

Gus Ipul menyebutkan bahwa terdapat 629.513 KPM baru dalam program PKH yang sebelumnya belum tercatat. Mereka kini dimasukkan ke dalam tahap penyaluran kuartal kedua.

Berikut adalah rincian penerima bantuan yang masih dalam proses administrasi:

1.315.886 KPM PKH yang sedang beralih dari PT Pos ke bank Himbara

629.513 KPM baru dalam PKH hasil pemutakhiran data

1.953.139 KPM program Sembako yang juga menjalani migrasi ke Himbara

770.376 KPM baru penerima bantuan sembako berdasarkan hasil validasi terbaru

Secara total, ada sekitar 3,6 juta KPM yang kini tengah menjalani proses Burekol. Dari jumlah tersebut, lebih dari 610 ribu KPM telah menyelesaikan proses dan siap menerima dana bantuan. Sisanya masih dalam antrean administrasi.

“Kami memahami adanya keterlambatan ini dan meminta masyarakat bersabar. Prosesnya memang cukup rumit, namun kami pastikan seluruh penerima yang telah terdata akan tetap memperoleh haknya,” ujar Gus Ipul.

Ia menegaskan bahwa keterlambatan bukan berarti pembatalan, dan seluruh penerima yang terverifikasi dalam data resmi akan tetap mendapatkan bantuan begitu seluruh proses teknis selesai dilakukan.(BY)