Komentar |
| Wali Kota Sawahlunto Riyanda Putra melantik dan mengambil sumpah jabatan 91 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Tahun 2024 Tahap I, di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sawahlunto, Senin 28 Juli 2025. (foto/prokopim setdako sawahlunto) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com – Suasana di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Sawahlunto belakangan ini terasa sedikit berbeda. Isu mutasi dan rotasi pejabat eselon II, III, dan IV santer terdengar, memunculkan spekulasi dan kegelisahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kabar angin ini seolah menjadi "angin segar" sekaligus "badai" yang menimbulkan pertanyaan: siapa yang akan bergeser, dan bagaimana dampaknya terhadap roda pemerintahan?
Spekulasi mengenai mutasi ini menguat seiring dengan momentum terpilihnya Kepala Daerah 2025-2030, Riyanda Putra dan Jeffry Hibatullah. Dalam setiap transisi kepemimpinan, pergeseran posisi pejabat seringkali menjadi hal yang lumrah. Tujuannya beragam, mulai dari penyegaran organisasi, penempatan orang sesuai keahlian, hingga konsolidasi tim kerja kepala daerah.
"Memang sudah ramai dibicarakan. Banyak juga yang membahas kapan dan siapa-siapa saja yang akan bergeser," ungkap salah seorang ASN yang enggan disebutkan namanya. "Ada yang berharap promosi, ada juga yang cemas."
Alasan di Balik Isu Mutasi
Beberapa sumber menyebutkan bahwa mutasi ini didasari pada evaluasi kinerja pejabat, penyesuaian kebutuhan organisasi, atau bahkan untuk mengisi posisi-posisi strategis yang selama ini kosong atau dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan publik serta mempercepat realisasi program-program pembangunan yang dicanangkan oleh kepala daerah.
Namun, di sisi lain, mutasi juga kerap diwarnai isu-isu non-teknis, seperti faktor kedekatan atau pertimbangan politis. Hal ini yang kadang membuat ASN khawatir, terutama bagi mereka yang merasa kinerjanya sudah maksimal namun khawatir akan pergeseran posisi.
Menanti Keputusan Resmi
Hingga saat ini, belum ada pengumuman resmi dari Pemko Sawahlunto terkait rencana mutasi tersebut. Namun, suasana "dag dig dug" di kalangan pejabat semakin terasa. Semua pihak menunggu keputusan definitif yang diharapkan dapat membawa perbaikan dan penyegaran bagi tata kelola pemerintahan di Sawahlunto.
ASN di Sawahlunto berharap agar setiap keputusan mutasi didasarkan pada objektivitas, kompetensi, dan kebutuhan organisasi, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, profesional, dan melayani masyarakat secara optimal.
Tanggapan Wali Kota Terkait Isu Mutasi: "Penyegaran, Bukan Alasan untuk Kendor!"
Isu mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto belakangan ini menjadi perbincangan hangat. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra dengan tegas menyampaikan bahwa mutasi merupakan langkah yang lumrah dan penting demi penyegaran organisasi, bukan sebagai alasan bagi ASN untuk tidak bekerja secara maksimal.
Dalam keterangannya, Wali Kota menekankan bahwa setiap kebijakan mutasi yang diambil didasarkan pada pertimbangan matang untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik. "Mutasi itu bagian dari dinamika organisasi. Tujuannya jelas, untuk penyegaran, memberikan kesempatan baru bagi ASN, sekaligus mengisi posisi-posisi strategis agar roda pemerintahan berjalan lebih optimal," ujarnya, Selasa 29 Juli 2025.
Mutasi itu justru harus jadi motivasi untuk menunjukkan yang terbaik di mana pun ditempatkan. Wali Kota menegaskan bahwa setiap ASN memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan kontribusi terbaiknya, terlepas dari posisi atau jabatan.
Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra juga mengingatkan seluruh jajaran ASN agar tidak terpengaruh dengan rumor atau spekulasi yang belum tentu benar. Fokus utama harus tetap pada pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing. "Saya harap semua ASN tetap fokus bekerja, berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai isu mutasi ini mengganggu konsentrasi dan kinerja kita," pungkasnya.
Pernyataan Wali Kota ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menepis kekhawatiran di kalangan ASN, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui penempatan sumber daya manusia yang tepat. (ton)