Padang Pariaman — Jumlah koperasi di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, kini mencapai 327 unit, menyusul terbentuknya 103 Koperasi Merah Putih di berbagai nagari.
Sebelumnya, jumlah koperasi di daerah tersebut tercatat sebanyak 224 unit, meskipun tidak seluruhnya aktif. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Padang Pariaman, Jon Kenedi, di Parik Malintang, Rabu (23/7).
Jon menyambut baik pertumbuhan koperasi ini dan menyebutnya sebagai langkah positif dalam memperkuat edukasi dan partisipasi ekonomi masyarakat. Namun, ia juga mengingatkan bahwa semangat kolaborasi harus diutamakan dibandingkan persaingan antar koperasi.
“Jika koperasi saling bersaing, akan ada yang tersingkir. Kami ingin koperasi di Padang Pariaman bisa tumbuh bersama, saling mendukung, dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat, seperti menampung hasil produksi warga, menyediakan barang kebutuhan pokok, hingga menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat lokal. Pemerintah daerah juga terus berkomitmen memberikan pembinaan dan pendampingan agar koperasi tetap berkembang dan memberi manfaat nyata bagi anggotanya.
Khusus untuk Koperasi Merah Putih, Jon menuturkan bahwa seluruh unit telah memiliki badan hukum sejak 30 Juni 2025. Saat ini, para pengurus tengah menyelesaikan administrasi pendukung seperti pembuatan stempel, papan nama, surat keputusan kepengurusan, NPWP, dan NIB.
Sementara itu, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan delapan strategi utama untuk memperkuat peran koperasi, mencakup aspek kelembagaan, permodalan, hingga pengembangan unit usaha.
“Koperasi Merah Putih bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan simbol perjuangan masyarakat menuju kemandirian,” ujar John Kenedy Azis saat mengikuti peluncuran nasional 80.081 Koperasi Merah Putih oleh Presiden RI Prabowo Subianto secara daring.
Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara koperasi, pemerintah daerah, dan pemerintahan nagari guna membangun sistem ekonomi gotong royong yang kuat, inklusif, dan berkeadilan.(des*)