Komentar |
| Kadis Kominfo Zahirman didampingi Kabid IKP, Heri Sugianto (foto.dok.ikp) |
Parik Malintang - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus tancap gas menuju tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemkab menggelar Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Admin SP4N-LAPOR se-Kabupaten Padang Pariaman, Selasa (22/7).
Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid di Ruang Dillo, Lantai II Kantor Bupati, dan via Zoom Meeting, melibatkan puluhan peserta dari seluruh perangkat daerah.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kominfo Zahirman, S.Sos., M.M., mewakili Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen kuat Pemkab untuk menjadi Kabupaten Informatif yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.
“Keterbukaan informasi bukan hanya tuntutan zaman, tetapi juga kewajiban konstitusional. Pemerintah harus hadir sebagai pelayan publik yang terbuka dan solutif,” tegas Zahirman.
Ia menyoroti bahwa peran PPID saat ini sangat vital sebagai garda depan keterbukaan informasi. Namun, diakuinya masih ada tantangan yang perlu dibenahi, seperti minimnya pemahaman regulasi, lemahnya koordinasi antar-PPID, dan keterbatasan dalam pengelolaan informasi publik.
“Kegiatan ini sangat strategis untuk menyamakan persepsi, meningkatkan kapasitas teknis, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah,” ujarnya lagi.
Tak hanya PPID, sorotan juga diarahkan pada penguatan sistem layanan pengaduan SP4N-LAPOR, yang dinilai masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.
“Pejabat penghubung SP4N bukan sekadar admin, tapi jembatan harapan masyarakat. Setiap laporan wajib ditindaklanjuti cepat, tepat, dan berdampak nyata,” tegas Zahirman.
Senada, Kepala Bidang IKP Heri Sugianto menggarisbawahi pentingnya koordinasi antara PPID dan pejabat SP4N. Menurutnya, masyarakat tidak peduli soal jalur birokrasi yang mereka inginkan adalah jawaban dan penyelesaian langsung dari pemerintah.
“Untuk itu, sinergi dan koordinasi harus diperkuat. Jangan ada lagi silo antar perangkat daerah,” kata Heri lugas.
Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah serius Pemkab Padang Pariaman dalam mewujudkan pemerintahan digital yang transparan dan responsif, sejalan dengan era keterbukaan informasi publik.
Mengakhiri sambutannya, Zahirman menyerukan semangat kolektif untuk menjadikan keterbukaan sebagai identitas birokrasi modern Padang Pariaman.
“Informasi adalah hak masyarakat, dan keterbukaan adalah cermin integritas kita sebagai aparatur negara. Mari kita buktikan komitmen ini melalui aksi nyata,” tutupnya penuh semangat.(r-saco).