Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tanah merupakan faktor utama dalam mewujudkan swasembada pangan nasional. Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Pra Rapat Koordinasi (Pra Rakor) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jakarta, Selasa (16/7/2025).
Dalam forum tersebut, Nusron menyampaikan bahwa seluruh kebijakan pangan yang dicanangkan pemerintah tidak akan berjalan tanpa adanya kepastian hak atas tanah. Ia menyebut bahwa masalah lahan merupakan isu kemanusiaan yang harus diatasi dengan serius dan strategis.
“Tidak akan ada kebijakan pangan kalau tidak ada tanah. Tanah itu adalah problem kemanusiaan. Karena itu, semua program pangan harus bertumpu pada kepastian lahan,” tegas Nusron Wahid di hadapan jajaran BPK.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program swasembada pangan seperti yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak bisa dilepaskan dari peran ATR/BPN. Kementerian ini, kata Nusron, memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan dan legalitas lahan bagi kegiatan pertanian nasional.
Lebih lanjut, Nusron menyatakan bahwa kebijakan reforma agraria dan legalisasi aset harus dipercepat, terutama di kawasan-kawasan yang diproyeksikan menjadi lumbung pangan baru. Kepastian hukum atas tanah diharapkan mampu menarik minat investasi di sektor pertanian serta menyejahterakan petani lokal.
Melalui peran aktif ATR/BPN dalam penguatan tata kelola lahan, pemerintah berharap mampu menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mandiri. Nusron pun menegaskan komitmen kementeriannya untuk terus bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional tersebut.(*)