Komentar |
| Menkeu Sri Mulyani. |
Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus diperkuat sebagai alat utama dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah tantangan global yang tidak menentu.
Hingga paruh pertama tahun 2025, APBN dinilai tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penopang ekonomi (counter-cyclical) yang memberikan perlindungan terhadap tekanan ekonomi sekaligus mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan.
“Sepanjang semester I, APBN terus menjalankan fungsinya untuk menstabilkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta mendorong pemerataan kesejahteraan, khususnya bagi kelompok prioritas,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers usai Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (28/7/2025).
Ia menambahkan, melalui serangkaian stimulus dan pelaksanaan berbagai agenda strategis, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat mencapai 4,87 persen secara tahunan (year-on-year) pada kuartal pertama 2025. Pemerintah pun optimis tren positif ini berlanjut di kuartal kedua, dengan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen.
“APBN akan terus dimanfaatkan secara maksimal untuk menjaga momentum pertumbuhan, bekerja sama dengan Bank Indonesia, OJK, LPS, serta sektor swasta dan BUMN,” jelasnya.
Dari sisi sosial, indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 1,37 juta orang per Maret 2025 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,82% menjadi 4,76%, dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 3,59 juta orang.
Dalam aspek fiskal, pengeluaran negara telah mencapai Rp1.406 triliun atau 38,8 persen dari total anggaran, sedangkan pendapatan negara mencapai 40 persen dari target tahunan. Sementara itu, keseimbangan primer mencatatkan surplus Rp52,8 triliun, dan defisit anggaran tercatat Rp204,2 triliun atau 0,84 persen terhadap PDB, masih berada dalam ambang aman sesuai ketentuan undang-undang.
Rincian belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.003,6 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp402,5 triliun. Sri Mulyani menekankan bahwa belanja negara diarahkan pada program-program strategis dan agenda pembangunan nasional.
“Sejak awal tahun, kita mulai merekonstruksi struktur anggaran agar lebih selaras dengan prioritas pembangunan dan mampu menghasilkan dampak ekonomi yang lebih luas,” ungkapnya.
Adapun program-program prioritas yang mendapat alokasi dari APBN antara lain: pemberian makanan bergizi gratis, penguatan layanan kesehatan, pembangunan sekolah rakyat, revitalisasi pendidikan, subsidi dan kompensasi energi, serta perlindungan sosial.
APBN juga diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai bentuk bantuan seperti PKH, kartu bantuan, subsidi UMKM, serta stabilisasi harga bahan pokok.
“Di tengah gejolak ekonomi global, pemerintah akan terus mengoptimalkan peran APBN sebagai bantalan ekonomi (shock absorber) agar daya tahan perekonomian nasional tetap terjaga,” tutup Menkeu.(BY)