Komentar |
| . |
Minahasa, fajarsumbar.com — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, tak menutup mata terhadap tantangan besar yang masih membelit sektor pertanahan nasional. Dalam arahannya di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (17/7/2025), Nusron membeberkan tiga persoalan krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah.
“Tantangan kita tidak ringan. Tapi dengan sistem yang kuat dan SDM yang profesional, semua itu bisa kita atasi,” ujar Nusron di hadapan jajaran pegawai Kanwil BPN Sulut.
Tiga tantangan yang dimaksud meliputi peningkatan cakupan sertipikasi tanah, percepatan penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum bersertipikat, serta pembenahan kualitas data pertanahan agar lebih akurat dan terpercaya.
Menurut Nusron, sertipikasi tanah bukan hanya soal legalitas kepemilikan, tetapi juga fondasi penting bagi pembangunan ekonomi masyarakat. "Tanah yang memiliki kepastian hukum bisa menjadi modal usaha, bisa dijadikan agunan, dan bisa menghindarkan warga dari konflik agraria," katanya.
Untuk menaklukkan tantangan tersebut, Nusron menekankan pentingnya reformasi di dua aspek utama: sistem dan sumber daya manusia. Ia menilai proses kerja di tubuh ATR/BPN perlu disederhanakan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan transparan.
"Dari sisi sistem, seluruh proses bisnis kita harus dibuat lebih ringkas dan efisien. Digitalisasi adalah kunci. Kita tidak bisa lagi bertumpu pada sistem konvensional yang lambat dan rentan penyimpangan," jelas Nusron.
Sementara itu, dari sisi SDM, Nusron mendorong penerapan manajemen karier berbasis meritokrasi. Menurutnya, jabatan dan promosi harus diberikan secara transparan, adil, dan berdasarkan kompetensi serta prestasi nyata, bukan kedekatan atau titipan.
“SDM kita harus punya semangat melayani dan integritas. Kita akan dorong jenjang karier yang terstruktur dan terbuka agar pegawai termotivasi bekerja lebih baik,” tegasnya.
Langkah ini dinilai penting dalam mendukung program strategis nasional seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang menargetkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dan tersertifikasi secara menyeluruh dan akurat dalam waktu dekat.
Arahan Menteri Nusron ini menjadi penegasan bahwa sektor pertanahan bukan hanya urusan teknis administratif, tetapi juga soal keadilan sosial dan pembangunan nasional. Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN, bertekad untuk mengubah wajah birokrasi pertanahan menjadi lebih modern, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.(*)