Komentar
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach
Jakarta, fajarsumbar.com – Gelombang kemarahan rakyat terhadap anggota DPR RI yang dinilai tak peka dengan penderitaan masyarakat akhirnya berbuntut panjang. Lima legislator dari berbagai fraksi resmi dinonaktifkan partai masing-masing usai ucapan dan sikap mereka dianggap melukai hati publik.
Langkah itu diumumkan secara beruntun oleh DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Nasdem, dan Partai Golkar pada Minggu (31/8/2025), sehari sebelum keputusan berlaku efektif. Penonaktifan itu bukan hanya soal disiplin partai, tetapi juga sebagai bentuk upaya meredam amarah masyarakat yang kian membesar.
Protes publik awalnya meletus setelah mencuatnya isu kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, kabar bahwa wakil rakyat bisa menerima gaji hingga Rp100 juta per bulan ditambah tunjangan rumah Rp50 juta, memicu gelombang penolakan.
Kemarahan rakyat semakin membesar saat lima anggota dewan kedapatan berjoget di Sidang Tahunan MPR/DPR, Jumat (15/8/2025). Aksi itu dianggap melecehkan momen sakral ketika Presiden Prabowo Subianto baru saja menyampaikan pidato kenegaraan.
Puncaknya terjadi Kamis malam (28/8/2025), ketika seorang pengemudi ojek online bernama Affan Kurniawan tewas setelah ditabrak dan terlindas kendaraan taktis Brimob dalam aksi di Jakarta. Tragedi itu menyulut gelombang unjuk rasa di berbagai daerah, bahkan mendapat sorotan media internasional.
PAN menjadi partai pertama yang mengambil langkah cepat. Uya Kuya, yang sempat viral karena ikut berjoget di ruang sidang, resmi dinonaktifkan. Rumah mewahnya di Duren Sawit pun tak luput dari amukan massa.
“PAN mengimbau masyarakat tetap tenang, sabar, dan mempercayakan persoalan ini kepada pemerintah Presiden Prabowo Subianto,” ujar Sekjen PAN, Viva Yoga Mauladi.
Tak hanya Uya, Eko Patrio yang juga Sekjen PAN, ikut dicopot. Rumahnya di Setiabudi digeruduk massa, pintu dijebol, dan sejumlah barang berharga hilang. Kemarahan publik kian memuncak setelah Eko mengunggah video parodi di TikTok yang terkesan meremehkan kritik rakyat.
Partai Nasdem juga tak tinggal diam. Ketua Umum Surya Paloh melalui Sekjen Hermawi F. Taslim mengumumkan penonaktifan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach mulai Senin (1/9/2025).
Sahroni sebelumnya menyebut pihak yang menyerukan pembubaran DPR sebagai “orang tolol sedunia.” Pernyataan itu dianggap menghina aspirasi rakyat. Rumahnya di Tanjung Priok digeruduk massa dan dijarah hingga porak-poranda.
Nafa Urbach, yang juga legislator Nasdem, dinilai tidak empati setelah mendukung tunjangan rumah Rp50 juta serta mengeluhkan kemacetan dari Bintaro ke Senayan. Kediamannya pun dirusak massa, tiga kamar dijebol, dan sejumlah barang elektronik raib. Video penjarahan rumah Nafa sempat viral di media sosial.
Gelombang kecaman juga menimpa Partai Golkar. Sekjen Muhammad Sarmuji mengumumkan pencopotan Adies Kadir, Wakil Ketua DPR RI, usai pernyataannya soal kenaikan tunjangan memicu kontroversi.
Adies sebelumnya menyebut Menteri Keuangan “kasihan dengan anggota DPR” sehingga menaikkan tunjangan beras dan bensin. Pernyataan itu dianggap tidak peka di tengah kesulitan rakyat membeli kebutuhan pokok. Rumah dinasnya mendapat pengamanan ketat setelah sempat diwarnai aksi lempar batu.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Adi Prayitno, menilai keputusan partai-partai menonaktifkan lima legislator itu adalah bentuk “survival politik” demi menjaga citra. Menurutnya, partai harus cepat merespons tekanan rakyat agar tidak kehilangan basis kepercayaan.
“Partai tidak bisa membela anggota yang sudah jelas menyakiti hati publik. Jika tidak ada tindakan, bisa berbahaya untuk keberlangsungan politik mereka di pemilu mendatang,” kata Adi.
Di sisi lain, gelombang demonstrasi masih terus berlangsung. Massa menuntut agar DPR RI melakukan evaluasi total, bahkan ada yang mendesak lembaga legislatif dibubarkan.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai langkah partai belum cukup untuk meredakan kemarahan rakyat. Pemerintah diminta turun tangan lebih tegas, termasuk meninjau ulang besaran gaji dan tunjangan dewan.
“Kalau masalah utamanya adalah ketidakadilan ekonomi, maka solusinya harus menyentuh akar. Jangan hanya mencopot oknum, tapi benahi sistem penggajian DPR,” ujar ekonom Faisal Basri.
Dengan penonaktifan lima legislator ini, DPR RI menghadapi krisis kepercayaan serius. Jika tidak ada langkah konkret memperbaiki citra, kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif bisa semakin terpuruk.
Demonstrasi yang awalnya menolak kenaikan tunjangan kini telah berubah menjadi gerakan moral yang mempertanyakan relevansi wakil rakyat di Senayan. “Krisis kepercayaan ini bisa jadi momentum bagi rakyat untuk mendesak reformasi besar-besaran di tubuh DPR,” pungkas Adi Prayitno.(*)