Komentar |
| Bupati Solok, Jon Firman Pandu saat memberikan arahan. (def) |
Jakarta, fajarsumbar.com – Sebanyak 74 Wali Nagari dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat (Sumbar) bertolak ke Ibu Kota Jakarta membawa sebuah misi strategis, memperkuat posisi koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nagari. Selama empat hari, mulai 6 - 9 Agustus 2025, para pemimpin tingkat desa ini mengikuti rapat koordinasi di dua kementerian sekaligus—Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rangkaian pertemuan itu digelar di Hotel Golden Boutique Jakarta dan difokuskan pada penguatan program Koperasi Desa Merah Putih, sebuah gerakan nasional yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dari desa.
Bupati Solok, Jon Firman Pandu, yang memimpin langsung rombongan, menyatakan bahwa program ini bukan sekadar gagasan normatif. Menurutnya, Koperasi Merah Putih dirancang sebagai instrumen nyata dalam mendongkrak kesejahteraan warga nagari.
"Kita ingin memastikan setiap nagari memiliki koperasi yang sehat, produktif, dan berpihak pada rakyat. Koperasi Merah Putih bukan sekadar simbol, tapi langkah konkret menuju ekonomi kerakyatan," tegas Jon Firman, yang turut didampingi anggota DPRD Iskan Nopis dari Fraksi Gerindra.
 |
| Walinagari Kabupaten Solok, Sumbar dalam suatu pertemuan di Jakarta, Rabu (6/8/2025). (def) |
Dalam arahannya kepada para wali nagari, Bupati menekankan pentingnya regulasi dan manajemen yang solid di tubuh koperasi. Ia juga mendorong agar para wali nagari tidak hanya menjadi pelaksana program, tapi juga motor penggerak perubahan ekonomi lokal.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah posisi strategis wali nagari dalam struktur Koperasi Merah Putih. Mereka dijadikan sebagai ketua badan pengawas koperasi di nagari masing-masing, peran yang tidak ringan mengingat pengelolaan koperasi menyentuh langsung kehidupan ekonomi masyarakat desa.
Zofrawandi, Ketua Forum Wali Nagari (Forwana) Kabupaten Solok, menyambut baik inisiatif ini. Ia menilai kunjungan ke Jakarta sangat penting untuk memperjelas arah pelaksanaan program di lapangan.
“Kami perlu arahan langsung dari kementerian agar pelaksanaan Koperasi Merah Putih di nagari-nagari bisa berjalan sesuai jalur. Kami tidak ingin program ini hanya jadi slogan, tapi betul-betul menjadi penggerak ekonomi,” ujar Zofrawandi kepada fajarsumbar.com di Jakarta.
Ia menambahkan bahwa dengan posisi wali nagari sebagai pengawas koperasi, maka diperlukan kepastian hukum, pedoman kerja, dan dukungan kebijakan yang berpihak. Dengan begitu, para pengelola koperasi tidak berjalan dalam kebingungan.
“Harapan kami, Kemenkop UKM bisa memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk regulasi, pelatihan, maupun akses pembiayaan. Ini akan sangat membantu kami di daerah,” jelasnya.
Kunjungan ini juga menjadi momentum penting untuk membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program koperasi berbasis desa. Selama di Jakarta, para wali nagari juga dijadwalkan untuk berdiskusi langsung dengan pejabat kementerian dan mendapatkan pemaparan teknis tentang mekanisme pengelolaan koperasi modern.
Dengan antusiasme dan komitmen yang ditunjukkan para wali nagari, Bupati Solok berharap program Koperasi Merah Putih bisa menjadi model keberhasilan yang ditiru kabupaten lain. Apalagi, kata Bupati, semangat gotong-royong dan kemandirian ekonomi adalah warisan luhur masyarakat Minangkabau yang harus terus dijaga dan diperkuat.
"Kalau koperasi ini bisa berkembang di nagari-nagari kita, maka saya yakin tidak hanya ekonomi yang terangkat, tapi juga martabat masyarakat desa," pungkas Jon Firman Pandu.(Def)