Komentar |
| Ketua Fraksi Partai Golkar, Benny Ricardo Rizal, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto. (foto/aldevori) |
Sawahlunto, fajarsumbar.com — Ketua Fraksi Partai Golkar, Benny Ricardo Rizal, menyampaikan pandangan umum fraksinya dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sawahlunto. Rapat tersebut beragendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2025.
Dalam pidatonya, Fraksi Golkar menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan rapat, Ketua DPRD Susi Haryati, atas kesempatan yang diberikan. Fraksi Golkar juga memberikan apresiasi kepada Wali Kota Riyanda Putra dan seluruh jajaran pemerintah daerah karena telah secara proaktif menyampaikan rancangan perubahan APBD.
"Menurut fraksi, langkah ini menunjukkan konsistensi dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang responsif dan bertanggung jawab," sebut Benny pada Rapat Paripurna, Selasa (26/8/2025) di gedung DPRD setempat.
Fraksi Golkar menyoroti beberapa poin penting terkait perubahan APBD 2025, yang dipandang sebagai refleksi dari proses adaptasi terhadap perkembangan aktual. Perubahan ini diperlukan karena adanya penyesuaian pada komponen pendapatan, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer pusat.
Pendapatan Daerah: Fraksi menilai bahwa optimalisasi PAD harus diikuti dengan strategi inovatif dan realistis. Di tengah potensi ekonomi kreatif Kota Sawahlunto, masih ada ruang yang perlu digarap lebih optimal melalui perbaikan pelayanan, digitalisasi, dan perluasan basis wajib pajak.
Belanja Daerah: Fraksi mengapresiasi fokus pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Namun, mereka menyoroti perlunya percepatan realisasi belanja modal dan evaluasi belanja pegawai agar tidak membebani anggaran daerah dalam jangka panjang. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai upaya pemerintah daerah terkait hal ini.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Fraksi Golkar mengajukan sejumlah catatan dan pertanyaan kepada pemerintah daerah. Fraksi menyoroti peningkatan defisit anggaran, yang menunjukkan keuangan daerah sedang tertekan, dan meminta penjelasan mengenai langkah strategis pemerintah untuk mengatasinya.
Selain itu, fraksi juga mempertanyakan langkah konkret pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, yang diproyeksikan meningkat. Fraksi meragukan akurasi data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menunjukkan tren positif, mengingat fakta bahwa jumlah siswa yang diterima di perguruan tinggi favorit menurun dan RSUD kekurangan obat.
Fraksi Golkar juga menentang keras praktik penahanan ijazah peserta didik di tingkat SLTA, yang dianggap melanggar hak siswa dan menghambat masa depan mereka. Mereka meminta pemerintah daerah mencarikan solusi atas masalah ini.
Terakhir, Fraksi Golkar menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kebakaran, termasuk terbakarnya Pasar Silungkang, dan berharap pemerintah segera mencari solusi agar para pedagang yang terdampak dapat kembali beraktivitas. (ton)