Komentar |
| Ilustrasi |
Jakarta – Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hariqo Wibawa Satria, menegaskan bahwa satu konten berisi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) dapat memicu lahirnya jutaan kebencian baru. Pernyataan itu disampaikannya setelah melihat semakin masifnya peredaran konten DFK di media sosial.
Hariqo mencontohkan bagaimana sebuah video buatan kecerdasan buatan (AI) yang memuat pernyataan palsu Menteri Keuangan Sri Mulyani—seolah-olah menyebut “guru adalah beban negara”—langsung memicu gelombang komentar negatif di jagat maya. Kasus serupa juga terjadi ketika beredar video palsu (deepfake) Presiden Prabowo Subianto yang menampilkan seolah dirinya menjanjikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat.
Menurut Hariqo, dampak konten semacam ini sangat besar. “Satu ulasan berisi DFK terhadap sebuah rumah makan bisa membuat ribuan pelanggan berhenti datang. Begitu pula satu video penuh disinformasi bisa melahirkan sejuta kebencian terhadap tokoh agama maupun pemimpin. Jika satu peluru hanya bisa melukai satu orang, maka disinformasi dapat ‘membunuh’ kepercayaan, persaudaraan, bahkan masa depan sebuah bangsa,” ujarnya.
Laporan Risiko Global 2025 dari World Economic Forum (WEF) juga menegaskan hal serupa. Misinformasi dan disinformasi ditempatkan sebagai ancaman global keempat terbesar, dan diperkirakan akan menjadi ancaman utama dunia pada 2027. Penilaian ini berasal dari survei terhadap lebih dari 900 pakar internasional lintas sektor, mulai dari akademisi, aktivis, pelaku usaha, pemerintah, hingga masyarakat sipil.
Hariqo menambahkan, dampak nyata dari disinformasi sudah sering terlihat. Ia mencontohkan laporan Kaiser Family Foundation di Amerika Serikat pada 2022 yang menyebut sekitar 234.000 kematian akibat Covid-19 antara Juni 2021 hingga April 2022 sebenarnya dapat dicegah jika seluruh orang dewasa divaksin penuh. Penolakan vaksin, yang banyak dipengaruhi hoaks, ikut memperbesar angka korban.
Contoh lain adalah kerusuhan di Inggris pada Agustus 2024 yang berlangsung hampir dua pekan, dipicu isu palsu terkait kasus pembunuhan tiga anak perempuan di Southport. Hal serupa juga terjadi di Los Angeles pada Juni 2025 akibat disinformasi tentang operasi penegakan hukum imigrasi. Bahkan di Wamena, Papua Pegunungan, kerusuhan pada 2023 juga dipicu konten DFK yang menyesatkan, seolah-olah orang Papua menyerang aparat setelah penangkapan dua pedagang dari etnis tertentu.
“Disinformasi ibarat api kecil yang bisa membakar seluruh peradaban jika dibiarkan. Ini sangat berbahaya bagi Indonesia yang memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa. Keragaman adalah kekuatan bangsa kita, jangan sampai dirusak oleh konten DFK,” tegas Hariqo.
Pemerintah pun terus memperkuat langkah pencegahan. Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas), yang bertujuan melindungi generasi muda dari konten negatif di ruang digital.
Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) juga menekan platform media sosial untuk aktif menindak konten berbahaya. Wakil Menteri Komdigi, Angga Raka Prabowo, menegaskan pentingnya verifikasi bersama atas setiap informasi yang beredar. “Jika konten bermuatan DFK, platform harus segera bertindak otomatis dengan sistem yang ada. Hoaks seperti ini bisa merusak sendi-sendi demokrasi karena mencampuradukkan aspirasi dengan informasi yang salah,” katanya saat berdiskusi bersama Kepala PCO Hasan Nasbi.
Hasan sendiri mengapresiasi media arus utama yang sudah membuka kanal cek fakta. Menurutnya, semakin banyak media yang mengedukasi masyarakat tentang cek fakta, semakin mudah pula menangkal konten disinformasi. “Satu atau dua pihak saja tidak cukup. Semakin banyak media yang terlibat, semakin kuat benteng kita menghadapi arus DFK,” ujarnya.(des*)