Komentar |
| Kerusuhan besar pecah di Paris, Prancis. |
Jakarta – Polisi di Prancis terpaksa menembakkan gas air mata di kota Paris, Nantes, dan Lyon pada Kamis (18/9/2025) saat ribuan pengunjuk rasa bentrok dengan aparat selama aksi mogok nasional menentang rencana penghematan pemerintah. Demonstrasi ini melibatkan ratusan ribu orang di berbagai kota.
Para peserta aksi menolak pemotongan anggaran yang diusulkan Perdana Menteri baru, Sebastien Lecornu, yang dipilih Presiden Emmanuel Macron. Mereka menuntut kenaikan pajak bagi kalangan kaya, peningkatan anggaran untuk layanan publik, serta pembatalan reformasi pensiun.
Rekaman dari lokasi menunjukkan pengunjuk rasa mengibarkan bendera, meneriakkan slogan, bernyanyi, dan bertepuk tangan, sementara asap dari suar terlihat mengepul di antara gedung-gedung sekitar.
Demonstrasi ini memprotes pemotongan anggaran sebesar 44 miliar euro (sekitar 52 miliar dolar AS) yang diumumkan musim panas lalu oleh Perdana Menteri sebelumnya, Francois Bayrou. Rencana itu mencakup pembekuan tarif pajak, tunjangan sosial, dan pensiun, serta pengubahan Hari Kemenangan 8 Mei dan Senin Paskah menjadi hari kerja. Penolakan parlemen terhadap rencana tersebut pada 8 September lalu memicu krisis politik yang akhirnya mengangkat Lecornu menjadi perdana menteri.
Kementerian Dalam Negeri melaporkan lebih dari 180 orang ditangkap, sementara sekitar 80.000 petugas polisi, termasuk unit anti-huru-hara dan kendaraan lapis baja, dikerahkan di seluruh negeri. Di Paris, gas air mata digunakan untuk membubarkan pengunjuk rasa berpakaian hitam yang melempar botol dan batu serta berusaha merusak bank. Bentrokan singkat juga terjadi di Nantes dan Lyon, dengan tiga orang dilaporkan mengalami luka-luka.
Kelompok serikat pekerja CGT menyatakan sekitar satu juta orang ikut serta di seluruh negeri, sedangkan pemerintah memperkirakan jumlahnya mendekati 500.000 orang. Di Paris sendiri, diperkirakan 55.000 pengunjuk rasa turun ke jalan.
Layanan transportasi terganggu, meski metro ibu kota tetap beroperasi sebagian pada jam sibuk dan jalur kereta cepat tetap normal. Sementara itu, serikat pekerja menyebut sekitar 45% guru ikut mogok, meski Kementerian Pendidikan melaporkan angka lebih rendah.(des*)