Komentar |
| Ketua DPRD Anton Yondra serahkan dokumen pandangan umum Fraksi kepada Bupati Tanah Datar |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dalam agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Nota Penjelasan Bupati terhadap Ranperda Perubahan APBD tahun 2025, di ruang Sidang Utama DPRD setempat, Selasa (9/9/25).
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta Sekretaris Dewan Yuhardi, yang dihadiri Bupati Tanah Datar Eka Putra, 29 orang anggota DPRD Tanah Datar, Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Camat, Wali Nagari dan tamu undangan lainnya.
Secara ringkas Pandangan Umum Fraksi-fraksi dibacakan dari Fraksi PPP dengan juru bicara Zulhadi, Fraksi PKS oleh Nurzal, Fraksi NasDem Khairul Abdi, Fraksi Gerindra Mulyani, Fraksi Ummat Golkar Adrison Dt Parpatiah, Fraksi PAN Felly Endra, Fraksi PKB Yonnarlis dan Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat oleh Wendri Aswil.
Fraksi NasDem menyampaikan pandangannya, terkait perubahan APBD 2025, maka Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam membahas APBD Perubahan Tahun 2025 ini, harus serius dan fokus dengan perencanaan yang matang, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel dalam menentukan prioritas-prioritas rasional dari pembangunan, sehingga kendala fiskal dan kondisi perekonomian Kabupaten Tanah Datar yang belum optimal, tidak menjadi alasan pembenar atas lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat Tanah Datar.
Oleh karena itu, Fraksi Partai NasDem memberikan pandangan umum dengan satu tujuan utama, memastikan bahwa APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025 benar-benar menjadi instrumen pemulihan, penguatan pelayanan dasar, serta pemberdayaan rakyat.
Sedangkan Fraksi Ummat Golkar memberikan pandangan, meminta kepada tim TAPD untuk memberikan informasi data yang riil, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam dokumen nota penjelasan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 diperkirakan dapat tumbuh lebih baik sebesar 4,64% sampai 5,18%, mohon penjelasan tentang indikator apa saja yang mengalami peningkatan.
Kemudian, pendapatan daerah memiliki peranan yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan, guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, sedangkan kita mengetahui permasalahan utama dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah, masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah terhadap alokasi dana transfer dari pemerintah pusat.
Untuk itu Fraksi Ummat Golkar mengharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat melakukan optimalisasi dan pengawasan, terhadap sumber-sumber pendapatan daerah serta melakukan tata kelola fiskal yang baik.
Selanjutnya, berdasarkan Inpres no. 01 tahun 2025, tentang efisiensi dalam pelaksanaan anggaran, berapakah masing-masing OPD mengalami efisiensi. Mohon penjelasan rincian kesepakatan anggaran untuk masing-masing OPD yang akan direalisasikan. Kemudian, tentang penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah (TKD), berapakah kabupaten tanah datar menerima transfer daerah dimaksud untuk tahun 2025.
Terakhir, sudah berpakah nagari yang telah siap melaksanakan program unggulan Satu Nagari Satu Bank Sampah, serta apa saja yang harus disiapkan.
Selepas penyampaian pandangan 8 Fraksi DPRD, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Pandangan Fraksi oleh pimpinan sidang kepada Bupati Tanah Datar untuk ditindaklanjuti selanjutnya.
Rapat Paripurna akan dilanjutkan pada Kamis (11/9), dengan agenda jawaban Bupati terhadap Pandangan umum Fraksi-fraksi atas Ranperda perubahan APBD 2025. (F12)