Komentar |
| Djamari Chaniago ketika diwawancarai wartawan. |
Jakarta, fajarsumbar.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Jenderal (Purn) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) pada Rabu (17/9/2025). Penunjukan ini sekaligus menandai kembalinya sosok senior militer asal Sumatera Barat itu ke panggung pemerintahan setelah lama berkarier di dunia kemiliteran.
Djamari lahir di Sumatera Barat pada 8 April 1949. Latar belakang keluarganya yang dekat dengan dunia militer membentuk jalan hidupnya sejak awal. Ia kemudian menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) dan lulus pada 1971. Dari sana, ia meniti karier panjang di kesatuan Infanteri Kostrad dengan baret hijau sebagai identitasnya.
Sebagaimana dikutip wikipedia.org, awal kariernya ditempatkan di Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) pada tahun 1974. Dalam perjalanan panjangnya, Djamari pernah terlibat dalam sejumlah operasi tempur di Aceh maupun Timor Timur, terutama pada era 1970-an hingga 1990-an. Pengalaman lapangan itulah yang membuatnya dikenal sebagai perwira lapangan dengan reputasi kuat.
Karier komandonya cukup beragam. Ia pernah memimpin Batalyon Infanteri Lintas Udara 330/Tri Dharma, lalu dipercaya menjadi Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat pada 1988–1990. Setelah itu, Djamari menempati jabatan Kepala Staf Brigade Infanteri 18 Kostrad, hingga akhirnya naik pangkat kolonel ketika ditunjuk sebagai Komandan Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Kostrad (1992–1993).
Kiprahnya berlanjut dengan menduduki jabatan Komandan Resimen Induk Kodam I/Bukit Barisan. Kemudian pada 1995, ia sudah menyandang pangkat brigadir jenderal ketika dipercaya menjadi Panglima Divisi Infanteri 2/Kostrad. Dua tahun kemudian, pada 1997, ia dipercaya memimpin Kodam III/Siliwangi sebagai Pangdam.
Kariernya terus menanjak saat pada 23 Mei 1998, Djamari dilantik sebagai Panglima Kostrad. Hanya beberapa bulan setelah itu, ia juga tercatat sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang kala itu merekomendasikan pemberhentian Prabowo Subianto dari dinas keprajuritan. Namun, Presiden B.J. Habibie memutuskan memberhentikan Prabowo dengan hormat.
Pada 1999, ia diangkat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, sebelum akhirnya dipercaya menjadi Kepala Staf Umum TNI pada 8 Maret 2000. Jabatan itu diembannya hingga 2004, sebelum memasuki masa purnatugas dengan pangkat letnan jenderal.
Selain di militer, Djamari juga pernah masuk ke arena politik. Ia tercatat sebagai anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) serta dari Fraksi ABRI (1998–1999). Kariernya juga merambah ke dunia korporasi. Pada 2015–2016, ia menjadi Komisaris Utama PT Semen Padang.
Kini, di usia 76 tahun, perjalanan panjangnya kembali membawanya ke pusat kekuasaan. Presiden Prabowo mempercayakan jabatan Menko Polhukam kepadanya melalui reshuffle kabinet. Sebelum dilantik, ia mendapat kenaikan pangkat kehormatan menjadi jenderal TNI penuh, sebuah penghargaan yang juga diterima oleh mantan Wakapolri Ahmad Dofiri.
Dengan pengalaman tempur, kepemimpinan militer, serta kiprah di dunia politik dan korporasi, publik menaruh harapan besar pada Djamari Chaniago dalam mengemban tugas barunya sebagai koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan.(*)