Komentar
 |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Isu keselamatan di perlintasan sebidang kereta api kembali mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Lokasi pertemuan antara jalur rel dan jalan raya itu kerap menjadi titik rawan kecelakaan yang menelan korban jiwa. Berdasarkan data PT Kereta Api Indonesia (KAI), hingga Juli 2025 saja, sudah tercatat 34 kasus kecelakaan di wilayah operasi Jakarta. Angka ini menjadi alarm keras bahwa kerja sama semua pemangku kepentingan mutlak diperlukan.
Menanggapi kondisi tersebut, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) bertema “Kolaborasi Antara Kementerian dan Lembaga Untuk Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api”. Forum ini digelar di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jakarta, pada Rabu (27/8/2025).
Jasa Raharja tampil sebagai tuan rumah sekaligus pendukung utama forum, menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam upaya pencegahan kecelakaan lalu lintas. Perusahaan asuransi sosial milik negara tersebut selama ini dikenal tidak hanya menyalurkan santunan kepada korban kecelakaan, tetapi juga mendorong langkah preventif yang lebih luas demi melindungi masyarakat.
Acara FGD ini dihadiri Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, serta Kepala Divisi Pelayanan Jasa Raharja, Hervanka Tri Dianto. Hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Korlantas Polri, hingga PT KAI. Selain itu, para pakar transportasi dan akademisi juga turut memberikan pandangan.
Dalam sambutannya, Dewi Aryani menekankan pentingnya sinergi seluruh pihak. Menurutnya, tugas Jasa Raharja bukan sekadar memberikan perlindungan finansial, tetapi juga berkontribusi dalam upaya mengurangi jumlah kecelakaan di jalan.
“Kami ingin mendorong kolaborasi yang nyata. Kecelakaan di perlintasan sebidang bisa dicegah bila ada kerja sama erat antarinstansi. Forum ini adalah momentum untuk melahirkan solusi bersama agar angka korban semakin menurun,” ujarnya.
Ia juga menambahkan bahwa setiap langkah pencegahan yang dilakukan hari ini akan menjadi investasi keselamatan masyarakat di masa depan. Dewi mengajak seluruh peserta forum menjadikan FGD sebagai titik tolak memperkuat kolaborasi pentahelix—yakni sinergi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media.
Sekretaris Jenderal MTI, Dr. Ir. Haris Muhammadun, ATD., M.M., IPU., menyoroti bahaya lain dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas, yakni potensi melahirkan kemiskinan baru. Menurutnya, korban kecelakaan kebanyakan adalah pencari nafkah utama dalam keluarga.
“Data menunjukkan lebih dari 27 ribu orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas setiap tahun. Mereka adalah kepala keluarga, pejuang ekonomi rumah tangga. Jika pencari nafkah hilang, otomatis risiko keluarga jatuh miskin semakin besar. Itulah sebabnya masalah keselamatan harus dilihat juga sebagai bagian dari agenda pengentasan kemiskinan,” ungkap Haris.
Ia menambahkan, salah satu target utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita adalah mengurangi angka kemiskinan. Pencegahan kecelakaan lalu lintas, termasuk di perlintasan sebidang, menjadi salah satu cara konkret mendukung program tersebut.
FGD yang digelar MTI dan Jasa Raharja ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi komprehensif untuk mengurangi risiko di titik-titik rawan kecelakaan. Integrasi peran regulator, operator transportasi, aparat penegak hukum, akademisi, serta masyarakat luas diyakini sebagai kunci keberhasilan.
Sebagai institusi yang memiliki mandat negara dalam memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat, Jasa Raharja menegaskan akan terus aktif dalam kampanye keselamatan. Upaya tersebut meliputi edukasi, sosialisasi, serta kontribusi nyata pada lima pilar keselamatan lalu lintas.
Kolaborasi lintas sektor yang dibangun melalui forum ini diharapkan tidak hanya berhenti pada diskusi, tetapi berlanjut menjadi aksi nyata yang dapat menekan angka kecelakaan sekaligus menjaga keselamatan publik di seluruh perlintasan kereta api di Indonesia.(*)