Komentar
Jakarta ― Tenaga Ahli Fraksi Gerindra MPR, Junaindra Sumawan, angkat bicara mengenai potensi bahaya kerusuhan yang kian merebak di sejumlah kota pasca demonstrasi besar yang merenggut nyawa pengemudi ojek daring, Affan Kurniawan.
Dalam keterangannya melalui sambungan telepon dari Jakarta, Junaindra menilai tragedi tersebut bukan hanya menjadi duka nasional, tetapi juga peringatan serius bagi para kepala daerah agar segera bertindak cepat, efektif, dan berkolaborasi untuk mencegah meluasnya konflik horizontal serta aksi penjarahan yang bisa mengancam stabilitas bangsa.
Ia menegaskan, kondisi saat ini sangat dinamis dan rawan berkembang, sehingga konsolidasi antara pemerintah daerah dengan unsur Forkopimda harus menjadi prioritas utama. “Peristiwa ini memberi pelajaran penting. Kepala daerah harus segera menggalang Forkopimda, menyusun pemetaan risiko, melakukan deteksi dini, serta mengamankan aset vital di titik-titik rawan,” ujar Junaindra.
Menurutnya, sinergi antara kepala daerah, TNI, Polri, aparat keamanan lain, dan Badan Intelijen Daerah (Binda) sangat penting untuk menciptakan kondisi aman. Upaya itu dapat dilakukan melalui patroli bersama, komunikasi lintas sektor, hingga pembentukan posko pengaduan krisis dan call center yang responsif agar potensi gesekan masyarakat dapat diantisipasi sejak dini.
Selain itu, Junaindra juga menekankan perlunya komunikasi publik yang menyejukkan agar kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tetap terjaga. Ia mencontohkan sejumlah kerusuhan terkini, seperti pembakaran rumah milik anggota MPR di Bandung, perusakan Gedung DPRD Solo, hingga penjarahan fasilitas publik di beberapa kota, yang menimbulkan kerugian besar serta ancaman sosial jangka panjang.
“Jangan biarkan hoaks dan provokasi di media sosial menjadi pemicu perpecahan. Pemerintah daerah bersama Forkopimda harus menjadi motor penggerak narasi damai,” imbaunya.
Junaindra juga mendorong keterlibatan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta komunitas pemuda sebagai garda depan dalam mencegah konflik. Ia menegaskan, informasi intelijen dari Binda sangat penting untuk mendeteksi potensi provokasi sejak awal, sehingga pemerintah daerah bisa bergerak cepat mengantisipasi kerawanan yang ada.
“Ini bukan hanya soal pengamanan aset fisik, tapi juga penguatan sistem sosial. Kepala daerah perlu gesit, kolaboratif, menghadirkan forum dialog, serta merajut kembali keterlibatan masyarakat lokal dalam menjaga perdamaian,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Junaindra mengingatkan bahwa kerusuhan tidak hanya menimbulkan korban dan kerugian materi, tetapi juga dapat mengancam masa depan demokrasi, pembangunan, dan keutuhan bangsa. Karena itu, konsolidasi terpadu antara pemerintah daerah, Forkopimda, dan aparat keamanan mutlak diperlukan agar Indonesia segera pulih dan tragedi serupa tidak kembali terulang.
“Jika langkah-langkah ini dilakukan secara konsisten, saya optimistis Indonesia bisa keluar dari siklus kerusuhan dan kembali fokus pada pembangunan serta penguatan demokrasi,” pungkasnya.(des*)