Kapolri Tegaskan Penanganan Demo Harus Humanis dan Tegas

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya personel TNI-Polri menjalankan tugas pengamanan aksi unjuk rasa sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan aturan hukum. Pesan itu ia sampaikan saat makan malam bersama 320 anggota pasukan gabungan di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, Senin (1/9) malam.

“Kita berkewajiban mengawal jalannya aksi dengan tetap menjunjung hukum, menjaga ketertiban umum, serta memperkuat persatuan masyarakat,” ujar Listyo dalam keterangan resminya, Selasa (2/9).

Kapolri menambahkan, aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk membubarkan demonstrasi apabila ditemukan pelanggaran hukum atau aksi anarkis. “Sejauh ini kami berusaha agar aspirasi masyarakat bisa disampaikan dengan aman dan tertib. Namun jika ada pelanggaran, polisi harus bertindak tegas,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi penyusupan dalam aksi massa yang dapat memicu kericuhan. Menurutnya, segala bentuk kekerasan, perusakan fasilitas umum, maupun gangguan terhadap objek vital akan ditindak sesuai ketentuan hukum. “Aksi merusak, membakar, atau menimbulkan korban tidak hanya mengganggu stabilitas, tapi juga berdampak pada perekonomian. Karena itu, langkah tegas perlu diambil,” jelasnya.

Di sisi lain, Kapolri meminta jajarannya untuk tetap bisa membedakan massa aksi yang tertib dengan kelompok anarkis sebelum mengambil tindakan. Ia menekankan pentingnya soliditas TNI-Polri, menjaga persatuan, serta melakukan pemulihan pasca-unjuk rasa dengan pendekatan yang humanis.(des*)