Komentar |
| . |
Jakarta, fajarsumbar.com – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan apresiasi atas suksesnya penyelenggaraan Kongres Persatuan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang berlangsung di Cikarang, Bekasi, pada 29-30 Agustus 2025. Ia menilai forum tersebut berjalan demokratis sekaligus menutup lembaran panjang dualisme organisasi yang telah membayangi PWI hampir dua tahun terakhir.
“Kami tentu senang mendengar kabar bahwa Kongres Persatuan PWI berlangsung lancar dan demokratis. Harapan saya, PWI benar-benar kembali bersatu, lalu fokus mengawal jurnalisme Indonesia yang profesional, independen, dan berkualitas,” kata Meutya saat menerima kunjungan Ketua Umum PWI terpilih, Akhmad Munir, bersama Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI terpilih, Atal S. Depari, di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Dalam pertemuan itu, Meutya didampingi Wakil Menteri Nezar Patria serta Dirjen Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyda Yaya. Ia juga berpesan agar kepengurusan baru mampu merangkul semua pihak, termasuk kubu PWI hasil Kongres Bandung 2023 yang dipimpin Hendry Ch. Bangun.
“Rekonsiliasi tidak cukup hanya dengan kongres, tapi juga perlu diwujudkan dalam kepengurusan. Masukkan Pak Hendry, sehingga PWI benar-benar solid kembali,” ujar Meutya menekankan.
Seperti diketahui, sejak 2023 PWI mengalami perpecahan antara kepengurusan hasil Kongres Bandung dan kepengurusan versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan dualisme yang cukup menyita perhatian insan pers nasional. Dengan adanya Kongres Persatuan yang difasilitasi Kemenkomdigi bersama tokoh pers Dahlan Dahi, kedua kubu akhirnya sepakat untuk duduk bersama dan melahirkan kepengurusan baru.
Dari forum yang berlangsung dua hari itu, terpilih secara demokratis Direktur Utama LKBN Antara, Akhmad Munir, sebagai Ketua Umum PWI periode 2025–2030. Sementara itu, Atal S. Depari dipercaya memimpin Dewan Kehormatan PWI.
Menanggapi arahan Menkomdigi, Munir menegaskan pihaknya akan mengakomodasi unsur kepengurusan lama yang dipimpin Hendry Ch. Bangun. “Nama Pak Hendry sudah dimasukkan ke dalam struktur baru yang sedang difinalisasi oleh formatur. Prinsipnya, kami ingin semua unsur kembali bersatu,” jelas Munir.
Munir juga melaporkan bahwa tim formatur tengah merampungkan susunan pengurus definitif untuk kemudian diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM agar memperoleh pengesahan berupa Akta Hukum dan Usaha (AHU). Ia menargetkan struktur kepengurusan rampung dalam waktu dekat sehingga proses administrasi tidak berlarut.
Jika tidak ada perubahan, pelantikan pengurus baru PWI periode 2025–2030 akan dilaksanakan di Museum Pers Nasional, Solo, pada akhir September mendatang. Momen ini diharapkan menjadi simbol persatuan baru insan pers Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menkomdigi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan PWI dalam menjaga kualitas jurnalisme di tengah derasnya arus informasi digital. “Kami berharap PWI menjadi garda terdepan dalam memastikan wartawan bekerja profesional, mematuhi kode etik jurnalistik, serta menjadi penyeimbang di tengah banjir informasi,” pungkasnya. (*)