Komentar |
| . |
Padang, fajarsumbar.com – Pemerintah Kota Padang tengah menghadapi tekanan fiskal serius menjelang pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Penyebabnya, transfer dana dari pemerintah pusat mengalami pemotongan drastis hingga mencapai Rp500 miliar, yang berdampak langsung pada perencanaan keuangan dan prioritas pembangunan daerah.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mengungkapkan bahwa dari total pemangkasan tersebut, sekitar Rp328 miliar telah dikonfirmasi langsung berdampak terhadap pos belanja yang telah dirancang sebelumnya. Ia menyebut perubahan ini akan berimplikasi besar pada struktur APBD, termasuk kemungkinan penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pemotongan ini membuat kita harus realistis. Belanja pegawai yang selama ini menyerap sekitar 45 persen dari APBD kemungkinan akan dikurangi. Infrastruktur tetap kita prioritaskan, namun harus dihitung ulang berdasarkan ruang fiskal yang tersedia,” jelasnya usai mengisi acara keterbukaan informasi publik, Senin (06/10/2025).
Sementara itu, Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk lebih aktif mencari pendanaan langsung ke kementerian. Namun, menurut Muharlion, upaya ini tidak semudah yang dibayangkan karena alokasi dana kementerian sebagian besar telah memiliki peruntukan yang spesifik.
“Memang perlu dijemput, tapi peluangnya terbatas. OPD harus jeli melihat program-program yang belum punya alokasi ke daerah,” ujarnya.
Menghadapi tekanan anggaran ini, Pemko dan DPRD Kota Padang kini fokus pada dua strategi utama: meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memangkas belanja nonprioritas. Langkah ini diambil agar program-program penting tetap berjalan tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
“Kami bekerja keras agar APBD 2026 tetap sehat dan aspirasi masyarakat bisa terlayani. Pembahasan sudah dimulai dan ditargetkan selesai pada akhir November,” tegas Muharlion.(×)