Komentar
 |
| Bupati Solsel Khairunas didampingi Sekdakab, Kadis BKSDM saat diwawancarai Media. (Abg) |
Solsel, fajarsumbar. com - Bupati Solok Selatan H. Khairunas menegaskan PPPK yang menerima Surat Keputusan (SK) akan terus dilakukan evaluasi atas kinerjanya. Khairunas berharap PPPK yang baru dilantik ini agar bisa menyesuaikan diri dengan berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah.
“Alhamdulillah ada 193 yang memenuhi persyaratan yang diambil sumpahnya hari ini. Mereka ada yang telah mengabdi dari 15 hingga 20 tahun, menunggu untuk hari ini,” kata Khairunas, saat diwawancarai Media ini usai upacara peringatan hari kebangkitan Pancasila, Rabu (01/10/2025).
Khairunas yang didampingi Sekdakab Syamsurizaldi menjelaslan. 3K dengan masa kontrak untuk kedepannya membantu pemerintah daerah, dan harapan untuk kita berharap 193 ini yang berstatus ASN P3K dan tentu kita berharap juga kita akan evaluasi.
ini akan kita berikan penyamaan, bagaimana dia sama dengan ASN yang lain itu, kita berharap dan tentu kita berharap sama adik-adik atau pegawai kami yang baru diganti bisa menyesuaikan program yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
Dan ini kan prosesnya cukup panjang,mereka ada yang sudah 20 tahun, 15 tahun dan ada 23 tahun, yang menunggu hari yang alhamdulillah ada 193 ada sebagian yang tidak termasuk untuk persyaratannya yang tidak mengikuti sesuai dengan edukasi sesuai dengan seluruh OPD, dan sesuai dari jabatan dia masing-masing dari awal.
berikutnya yang PPPK paro waktu lagi diproses, nah ini ini kita kan tidak tahu gimana masalah keuangan sepanjang ini memberikan peluang ada regulasinya dan tidak menyalahi aturan, tentu kita sebagai pemerintah daerah, kita menyesuaikan aja dan sesuai dengan kebutuhan daerah kita Kabupaten Solok Selatan.
Terkait persiapan pemberian Makan Bergizi Gratis (MBG), untuk Kabupaten Solok Selatan baru ada empat pos, sampai saat ini berjalan aman, lancar dan tidak ada kendala.
Kami bersama tim Badan Gizi Nasional (BGN) selalu melakukan pemantauan, pengawasan yang ketat, termasuk pengawasan dari aparat keamanan dalam pendistribusian, dengan alasan agar tidak terjadi kendala dilapangan. (Abg)