Komentar |
| Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid sedang berbincang |
Jakarta– Sebanyak 92 Kantor Cabang Pembantu Layanan Pos Universal (KCP LPU) resmi beroperasi di berbagai wilayah terpencil Indonesia. Kehadiran kantor-kantor baru ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam memastikan layanan pos serta penyaluran Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga pelosok negeri.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut pembukaan KCP LPU merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat distribusi BLT kepada jutaan keluarga penerima manfaat.
“Penambahan 92 kantor ini adalah langkah penting untuk menjalankan amanah Presiden. Pada Oktober lalu, beliau menugaskan agar sebanyak 35 juta keluarga penerima manfaat dapat menerima BLT paling lambat akhir November,” ujar Meutya saat meresmikan 92 KCP LPU di KCP PosIND Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (9/11/2025).
Dengan tambahan tersebut, jumlah KCP LPU di seluruh Indonesia kini mencapai 2.460 unit. Adapun tiga provinsi dengan jumlah kantor baru terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (14 kantor), Kalimantan Timur (9 kantor), dan Lampung (9 kantor).
Meutya berharap keberadaan KCP LPU tidak hanya memperlancar distribusi bantuan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Harapannya, kegiatan ekonomi masyarakat di wilayah itu bisa berkembang sehingga kantor posnya menjadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Plt. Direktur Utama PT Pos Indonesia Haris menegaskan bahwa program KCP LPU merupakan wujud kehadiran negara dalam menjaga akses layanan publik di wilayah terpencil.
“Jika dilihat dari sisi bisnis semata, PT Pos Indonesia mungkin tidak akan mampu membuka kantor di seluruh pelosok. Karena itu, pemerintah melalui Komdigi hadir untuk memastikan layanan universal ini tetap berjalan,” ungkapnya.
Haris menambahkan, PT Pos Indonesia tengah menjalankan inisiatif ‘KCP LPU Merdeka’, yaitu upaya menjadikan setiap kantor mampu mandiri secara finansial dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal.
“Apabila pendapatan kantor sudah surplus, statusnya akan ditingkatkan menjadi kantor pos konvensional. Dengan begitu, dana pemerintah dapat dialihkan untuk membuka layanan baru di daerah lain,” jelasnya.
Peresmian 92 kantor baru ini menjadi langkah strategis Kementerian Komunikasi dan Digital bersama PT Pos Indonesia untuk memperkuat konektivitas layanan publik, mempercepat penyaluran bantuan sosial, serta menghadirkan layanan pos yang inklusif, berkeadilan, dan menjangkau seluruh masyarakat.
Program ini juga sejalan dengan visi Indonesia Terhubung 2045, yang menargetkan pemerataan layanan publik, baik digital maupun sosial, hingga ke tingkat desa.(des*)