Komentar |
| Anggota DPRD Fraksi PPP Zulhadi sedang membacakan Pandangan Umum Fraksi |
Tanah Datar, fajarsumbar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tanah Datar Tahun Anggaran 2026, di Ruang Sidang Utama DPRD setempat, Rabu (5/11/25).
Pandangan Umum Fraksi PPP yang disampaikan Juru Bicara Zulhadi, M.PD, menyampaikan bahwa, setelah kami membaca dan mencermati pengantar nota keuangan Ranperda Kabupaten Tanah Datar tentang APBD tahun anggaran 2026, maka dengan ini izinkanlah kami untuk menyampaikan Pandangan Fraksi PPP sebagai berikut.
Poin pertama yang disampaikan Fraksi PPP yaitu, mempertanyakan berapa persen target capaian RPJMD dan progul pemerintah daerah pada tahun 2026, sesuai dengan yang ada dalam APBD 2026 dan mohon penjelasannya. Karena kami berpendapat bahwa APBD bukan hanya sekedar dokumen fiskal belaka, melainkan instrumen kebijakan yang harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian poin kedua Fraksi PPP mempertanyakan, program apa saja yang telah atau akan disiapkan Pemkab Tanah Datar, untuk APBD 2026 ini, dalam rangka menyelesaikan permasalahan penurunan kemiskinan, pengangguran, rendahnya tingkat pendapatan, kesejahteraan masyarakat dan peningkatan SDM. "OPD mana saja yang menangani permasalahan tersebut, mohon penjelasannya," sampai Zulhadi.
Selanjutnya poin ketiga, Fraksi PPP mempertanyakan, tentang ada 8 Milyar lebih anggaran hibah di Ranperda APBD 2026 ini. "Apakah ada lembaga atau organisasi yang mendapatkan dana hibah tersebut. Apa saja nama organisasinya dan berapa besaran dana hibahnya, serta pertimbangan apa yang membuat organisasi tersebut, mendapatkan dana hibah dari Pemda Tanah Datar, tolong dijelaskan.
Zulhadi juga menanyakan, program ketahanan pangan merupakan salah satu fokus penggunaan dana desa, yang wajib dialokasikan pemerintah desa atau nagari di tahun 2025, paling sedikit 20 ℅ dari total pagu dana desa yang diterima, serta BUMNag sebagai pelaksana dalam mengelola anggaran tersebut. "Dari 75 nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sudah berapa nagari yang BUMNag nya telah menerima anggaran tersebut," tanyanya.
Zulhadi sampaikan, Fraksi PPP berpendapat, bahwa infrastuktur merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, oleh karena itu didalam reses masa sidang tiga kemaren, banyak masyarakat yang mempertanyakan terkait dengan perbaikan jembatan yang terdampak galodo atau banjir bandang kepada kami.
Maka di kesempatan ini kami ingin mempertanyakan kepada Pemkab Tanah Datar, sudah sejauh mana proses rencana perbaikan jembatan yang terdampak galodo tersebut, kapan prediksi terealisasinya. Semoga dengan jawaban dari Pemda ini, bisa menjadi sitawa sidingin bagi masyarakat Tanah Datar, terutama yang terdampak bencana galodo.
Seterusnya Fraksi PPP mempertanyakan, bagaimana tindak lanjut dan sudah sejauh mana proses penyelesaian tapal batas Kabupaten Tanah Datar dengan Riau, antara Nagari Tanjuang Bonai dengan Desa Kuntu Lipek Kain dan tapal batas antara Tanah Datar dengan Kabupaten Solok di Nagari Simawang dan Nagari Bukik Kanduang, kapan target peyelesaiannya dan tolong dijelaskan.
"Kami Fraksi PPP, meminta kepada Pemkab Tanah Datar, agar memberi peringatan keras serta tindakan tegas kepada PT. IMP, untuk merealisasikan perjanjian mereka dengan Pemda Tanah Datar," tegasnya.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga pertanyaan yang kami sampaikan bisa mewakili masyarakat Kabupaten Tanah Datar, yang mungkin mereka memiliki pertanyaan yang sama, akan tetapi kesempatan itu tidak ada pada mereka
"Maka Fraksi PPP akan selalu menjadi penyambung lidah masyarakat, dalam menyampaikan keluh kesah dan persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat, kami menyampaikan hal ini bukan berdasarkan kebencian, akan tetapi bersadarkan kecintaan kami kepada Kabupaten Tanah Datar Luhak Nan Tuo," tutup Zulhadi. (F12)